Ulasfakta – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan angkat suara terkait wacana pembelian dua unit mobil dinas baru di tengah upaya efisiensi anggaran tahun 2025. Rencana tersebut sempat dianggarkan melalui APBD murni, namun akhirnya dibatalkan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Bintan, Sugito, pada Minggu (22/6). Ia menyebutkan bahwa awalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mengalokasikan sekitar Rp500 juta untuk pengadaan dua unit kendaraan dinas jenis Suzuki XL7 yang rencananya akan diperuntukkan bagi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kepala Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah.
“Anggarannya memang sudah disiapkan, tapi akhirnya kami putuskan untuk tidak melanjutkan pembelian itu,” ujar Sugito.
Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi arahan pemerintah pusat. BKAD Bintan menilai bahwa penundaan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.
Sugito juga menjelaskan, kendaraan dinas kedua pejabat yang dimaksud saat ini dalam kondisi kurang layak pakai. Mobil jenis Toyota Avanza yang selama ini digunakan kerap mengalami kerusakan hingga mogok dan kini sedang dalam perbaikan di bengkel. Namun saat ditanya di mana lokasi perbaikan kendaraan tersebut, pihak BKAD enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
Ia menambahkan, wacana penggantian kendaraan dinas sebenarnya sudah dirancang untuk seluruh kepala bagian (Kabag) di lingkungan Pemkab Bintan secara bertahap.
“Ini bukan pertama kali. Tahun 2023 lalu juga kita sudah beli dua unit mobil Suzuki XL7 untuk Kabag Hukum dan Kabag Umum karena kendaraan dinas lama mereka mengalami kerusakan parah dan tak bisa diperbaiki,” jelas Sugito.
Namun karena keterbatasan anggaran, lanjutnya, pengadaan dilakukan secara bertahap. “Idealnya seluruh Kabag memang perlu diganti mobilnya, tapi anggaran kita terbatas. Tahun ini rencananya dua unit, tapi akhirnya kita pending,” tutupnya.
Penundaan pengadaan mobil dinas ini menjadi bagian dari kebijakan Pemkab Bintan dalam menjaga prioritas anggaran, sekaligus menanggapi sorotan publik terhadap belanja daerah di tengah kebutuhan efisiensi fiskal.
Tinggalkan Balasan