Ulasfakta.co ——
Bukti transferan berjumlah uang bernilai puluhan Juta Rupiah masuk ke Rekening BPP BID Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepulauan Riau menjadi sebuah pertanyaan kalangan masyarakat Kepulauan Riau, Senin (4/3).
Transferan atas nama Retno Ufrikoh melalui Bank Mandiri mentransfer berbagai jumlah dari angka Rp5.498.771. , Rp45.187.338. , Rp54.849.539. Untuk pembiayaan upah progres serta material.
Masyarakat Kabupaten Lingga Budi Prastyo mempertanyakan perihal uang yang masuk ke rekening DPKP tanpa dasar.
“Atas dasar apa hak personal membayar uang meterial serta upah ke rekening DPKP Kepri sedangkan pekerjaan ini merupakan pekerjaan Kelompok Masyarakat setempat,” ucap Budi saat di wawancarai tim redaksi, pada senin (4/3).
Ia juga mengomentari perihal secabik kertas atas nama zulfadli yang menuliskan keluh keasah tidak mampu mengakomodir permintaan PPK serta Kepala DPKP Kepri.
“Aneh saja, ini seperti uang Gaib. Bisa kita lihat seorang ASN (Red – Zulfadli) saja menulis bahwa ia tidak mampu mengemban amanah saat disuruh mengambil uang milayaran rupiah (uang perumahan suku laut) ke Bank, tetapi ini ada pula atas nama orang lain (red-retno) berani mengirim uang bernilai puluhan juta ke rekening dinas,” ucap aneh budi.
Ia mengatakan bahwa tidak logika personal membayar uang material dan upah ke DPKP Kepri.
“Ini perlu kita pertanyakan, uang tersebut upah dan material jatah orang dinas (DPKP) atau upah dan material beneran, kan aneh hal ini,” ujar budi kembali.
Budi juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri untuk segera mengambil sikap terhadap aliran dana yang tidak jelas arahnya.
Hingga Pemberitaan ini terbit Kepala DPKP Kepri tidak bisa dihubungi serta nomor Whatsapp masi ceklis satu.
SEBELUMNYA ——
Beredar secabik kertas yang bertulis keluh kesah seorang pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepulauan Riau terkait pencairan proyek pembangunan perumahan suku laut kabupaten lingga, Rabu (21/2).
Tulisan tersebut beredar hingga kemeja redaksi ulasfakta.co yang bertabir sebuah arahan atasan kepada bawahan guna culas anggaran swakelola perumahan pembangunan suku laut.
Hal tersebut bertuliskan November 17 2023
Dapat perintah dari PPK (Kartini) untuk ke BNI guna mentransfer dana Rp.1.000.000.000 (satu milyar) ke rekening konsultan An. ijal dan menunggu dan menunggu pencairan dana dari pomas untuk di transfer juga ke tekening ijal (konsultan) Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Yang rencananya saya ditemani oleh sdr ocan. Tapi perintah tersebut semuanya saya tolak dengan alasan saya tidak mengerti dan tidak tahu perihal uang tersebut guna dan asal usul uang tersebut.
Tpi 21 Nov 2023
Zulfadli.
Terima uang cas dari popmas Rp-+ 1.300.000.000. Uang tersebut di jemput ke dabo singkep dan dititipkan ke konsultan (ijal) untuk disimpan (perintah PPK/Kadis) uang tersebut akan digunakan oleh PPK untuk pembayaran toko bangunan biaya material dan lain lain.
17 November 2023.
Siang ini popmas dari dabo singkep datang ke pinang untuk melakukan pencairan Rp-+ 1.200.000.000. setelah dipotong biaya biaya tukang Rp ……….. sisanya disimpan di rekening konsultan (ijal) kegunaan untuk membayar material toko bangunan.
Perintah Kadis
Saya disuruh mendampingi popmas penaciran di bank.
17 November 2023.
Kartini Srikandi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Perumahan Suku Laut mengatakan bahwa silahkan datang kekantor guna konfirmasi lanjutan.
“Jika mau konfirmasi terkait hal ini silahkan datang ke kantor agar lebih jelas dan clear, terimakasih,” tulis Kartini, Rabu (21/2).
Tim redaksi juga mengkonfirmasi kepada Said Nursyahdu selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertanyakan secabik kertas yang beredar, tetapi hingga pemberitaan ini terbit masih terlihat Centang satu dalam percakapan Whatssap.
