Ulasfakta – Kericuhan mewarnai pembagian daging kurban di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Batam, Sabtu (7/6/2025), saat ribuan warga memadati kompleks masjid untuk mendapatkan bagian daging kurban, termasuk dari seekor sapi berbobot hampir satu ton milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Namun antusiasme tinggi warga tak sebanding dengan jumlah kupon yang dibagikan. Menurut informasi yang dihimpun, hanya sekitar 700 kupon yang dicetak panitia, jauh di bawah estimasi awal yang direncanakan sebanyak 1.500 kupon.
“Kami awalnya mau cetak 1.500 kupon, tapi setelah dihitung-hitung, ternyata hanya cukup untuk 700,” ujar salah seorang panitia pelaksana kepada ulasan.co, tanpa merinci lebih lanjut dasar penghitungan tersebut, meskipun ada delapan ekor hewan kurban yang disembelih di masjid tersebut—lima sapi dan tiga kambing.
Di antara lima sapi itu, salah satunya berasal dari Presiden Prabowo dengan bobot mencapai 922 kilogram. Selain itu, juga terdapat satu sapi dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, seberat 760 kilogram.
Sayangnya, kemeriahan kurban ini berubah menjadi kekacauan. Ribuan warga yang hadir, baik pemegang kupon maupun yang tidak, berkumpul sejak siang hari di sekitar masjid. Suasana semakin memanas ketika warga menyadari bahwa jumlah daging tidak mencukupi untuk semua.
“Tolong kami juga warga sini, jangan hanya yang pegang kupon saja yang dikasih,” teriak salah satu warga yang kecewa, merasa terpinggirkan meski tak memegang kupon.
Kekacauan makin menjadi ketika seorang perempuan pingsan akibat berhimpitan dalam antrean. Beberapa pemegang kupon pun akhirnya pulang dengan tangan kosong karena daging sudah habis dibagikan. Yang tersisa hanyalah jeroan, dan itu pun menjadi rebutan antara warga yang frustrasi karena tidak kebagian.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Panitia Kurban Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Somad, belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut dan soal pembatasan kupon yang jadi pemicu utama kericuhan.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa distribusi hewan kurban yang menyangkut simbol negara dan kepala daerah perlu dikelola lebih transparan dan akuntabel. Antusiasme warga semestinya dibarengi dengan sistem distribusi yang tertib, adil, dan manusiawi.
