Ulasfakta — Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mendorong Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri untuk segera masuk ke bisnis transportasi laut internasional dengan membangun dan mengoperasikan kapal feri sendiri.
Gagasan ini dilatarbelakangi oleh dominasi swasta dalam rute-rute strategis ke luar negeri, serta tidak adanya kontribusi signifikan dari BUMD terhadap pendapatan daerah sejauh ini.
“BUP harus punya kapal sendiri. Rute Tanjungpinang–Singapura, Tanjungpinang–Johor, Batam–Singapura, maupun Batam–Johor itu sangat potensial. Saatnya BUMD kita bermain di jalur ini,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kepri.
Wahyu menyoroti bahwa saat ini kapal-kapal milik swasta internasional terus bertambah, yang menunjukkan bahwa bisnis ini sangat menguntungkan.
Menurutnya, jika BUMD terlibat langsung sebagai operator, tidak hanya akan membuka sumber pendapatan baru, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap penurunan harga tiket yang selama ini sangat membebani masyarakat.
“Coba bayangkan, harga tiket Batam–Singapura sekarang bisa Rp800 ribu per orang. Batam–Johor Rp400 ribu. Itu untung besar. Kalau BUMD punya kapal sendiri, kita bisa bersaing dan ikut menentukan harga yang lebih terjangkau. Itu manfaat langsung ke rakyat,” ucapnya lagi.
Tak Ada Dividen, Tiga BUMD Akan Dipanggil Komisi II
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kepri juga sepakat akan memanggil tiga BUMD untuk evaluasi kinerja keuangan, setelah diketahui bahwa pada tahun lalu mereka tidak memberikan dividen satu rupiah pun ke kas daerah.
“Kami akan minta data neraca, laporan laba rugi, dan target dividen mereka tahun ini dan tahun depan. Tahun kemarin mereka nihil. Kalau tidak ada hasil, untuk apa BUMD itu dipertahankan?”
Wahyu menegaskan bahwa Komisi II tidak akan mentolerir BUMD yang hanya menjadi beban APBD tanpa kontribusi bisnis yang nyata. Ia mendesak seluruh BUMD untuk segera bertransformasi menjadi entitas bisnis produktif, bukan hanya jabatan-jabatan struktural tanpa hasil.
BUMD Harus Jadi Pelaku, Bukan Penonton
Dorongan agar BUMD memiliki kapal sendiri bukan hanya ide, tapi langkah konkret menuju reorientasi peran BUMD sebagai pelaku utama sektor ekonomi strategis.
Menurut Wahyu, keberadaan BUMD harus benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung, bukan sekadar simbol kehadiran pemerintah daerah dalam dunia usaha.
“Jangan hanya jadi penonton di pasar yang potensial. Kalau swasta saja bisa untung besar, mengapa kita tidak? BUP dan BUMD lain harus mulai dari sekarang punya visi besar dan aksi nyata,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan