Ulasfakta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mempertimbangkan pemotongan sebagian anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD Kepri sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menurut informasi, rencana pemangkasan tersebut bisa mencapai puluhan miliar rupiah, dengan total rasionalisasi belanja yang menelan biaya hingga ratusan miliar.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menyatakan bahwa pihaknya belum memberikan persetujuan final terkait rencana pemotongan dana pokir ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam belanja pemerintah sebelum dana untuk Pokir diubah.
“Kita memang harus patuh pada arahan presiden, namun sebaiknya kita telaah secara menyeluruh seluruh belanja dan kegiatan pemerintah. Baru setelah semua opsi penghematan lainnya habis, barulah kita pertimbangkan pengurangan untuk Pokir,” ujar Wahyu pada Sabtu, 16 Februari 2025.
Wahyu menambahkan bahwa segala pengurangan harus diukur dengan cermat untuk memastikan bahwa hasil rasionalisasi belanja pemerintah benar-benar optimal dan tidak mengganggu fungsi penting instansi.
Ia juga menyebutkan adanya isu seputar pengadaan staf khusus gubernur yang masih perlu diklarifikasi, serta kekhawatiran terkait sistem penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa bermasalah bila penghematan tidak dilakukan secara hati-hati.
“Jika tahap pertama efisiensi selesai, kita harus memastikan bahwa tahap kedua tidak mengorbankan hak gaji para pekerja. Kami ingin mengetahui apakah P3K yang diterapkan benar-benar sudah sesuai dengan job desk yang ada,” tambahnya.
Lebih jauh, Wahyu menyoroti jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) dan P3K di lingkungan pemerintahan serta sekretaris dewan yang ternyata masih tinggi, meskipun seharusnya jumlah tersebut menurun dengan adanya sistem P3K yang efektif.
“Kami menduga masih banyak permasalahan dalam pengelolaan anggaran APBD yang tidak terdukung oleh upaya rasionalisasi yang maksimal. Sekarang baru banyak isu ini terbuka dan baru disadari oleh masyarakat,” pungkas Wahyu.
Untuk langkah selanjutnya, DPRD Kepri dijadwalkan akan mengadakan rapat dengan Badan Anggaran pada Selasa atau Rabu mendatang guna membahas secara rinci rencana penghematan ini.
“Nanti akan kami bahas di sidang paripurna,” tutup Wahyu.
