Ulasfakta.co – Polemik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mendapati banyak sorotan Ativis Kepulauan Riau, pada Jumat (2/02).
Salah satunya Heri Purba Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Riau.
Ia mengatakan bahwa DPKP Kepri tidak hanya bermasalah perihal pembangunan perumahan suku laut saja, melainkan dari temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) serta penggemukan paket oleh salah satu pejabat pada tahun anggaran 2023 yang baru saja di lantik Gubernur pada Januari 2024.
“Tidak hanya pembangunan suku laut saja yang bermasalah, tetapi ada berupa temuan BPK hingga dengan data yang kami punya berupa SK kadis DPKP salah satu pejabat disitu menguasai hingga 700 Paket pekerjaan,” Ucap Heri Ketua DPD GMNI Kepulauan Riau pada jumat (2/02).
Ia mengungkapkan bahwa Kartini Srikandi yang awal hanya jabatan Fungsional dinas setelah menguasai hampir 700 paket pekerjaan T.A 2023 dalam kurang dari 260 hari kerja mengalami ketimpangan sehingga dilantik menjadi kepala bidang.
“Ini Kartini,kami mencurigai ada Nepotisme mengelola hampir 700 paket kegiatan bersama kepala dinas dalam 260 hari kerja, dan ternyata yang kita lihat itu pembangunan rumah suku laut yang di kerjakan hampir 11 bulan belum selesai,” Ungkapnya
Heri menambahkan wajah gubernur berada di pembangunan rumah suku laut, hingga saat ini belum juga rampung tetapi Kartini Srikandi mendapat jabatan Strategis.
“Rumah suku laut tidak kelar hingga saat ini, Itu pejabat kok di lantik di posisi strategis, kami curigai ada jual beli jabatan dalam posisi tersebut,” tambahnya.
Iya juga mengatakan segera melaporkan dugaan penggemukan paket pekerjaan serta temuan temua lainya kepada Gubernur Kepri untuk Inspectorat memeriksa serta Komisi III DPRD Kepri agar segera melaksanakan Rapat Dengar Pendapat.
