Kepulauan Riau – Di tengah suasana duka yang belum surut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, satu pernyataan dari Senayan mendadak meluncur deras ke ruang publik lebih deras daripada arus bantuan yang sedang ditunggu masyarakat.
Ucapan itu datang dari seorang anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau, Endipat Wijaya, yang membandingkan donasi relawan dengan angka “triliunan” yang diklaim pemerintah.
Sebuah perbandingan yang alih-alih membesarkan hati, justru mengoyak kepercayaan publik yang masih berusaha berdiri di tengah puing bencana.
Masyarakat mungkin sudah terbiasa dengan politisi yang bicara tanpa jeda berpikir, tetapi kali ini berbeda, tiga organisasi dari kota yang ia wakili justru menjadi barisan terdepan yang menolak diam.
Mereka menilai pernyataan Endipat bukan hanya keliru, tetapi menunjukkan wajah asli representasi politik yang kian menjauh dari denyut rakyat.
JPKP Kepri: “Kader seperti ini seharusnya tidak lagi duduk di Senayan”
Seruan paling awal datang dari Adiya Prama Rivaldi, Ketua JPKP Kepri. Dari ruang kerjanya di Tanjungpinang, Adiya berbicara tegas tanpa berbelit: “Pecat.” Tidak ada jeda, tidak ada metafora.
Bagi Adiya, ucapan Endipat telah menembus batas toleransi publik. Ia menilai pernyataan itu bukan hanya melukai masyarakat Aceh, Sumut, Sumbar, tetapi juga merendahkan martabat Kepulauan Riau sebagai dapil yang mempercayakan kursinya kepada politisi yang kini jadi sorotan.
“Ketika rakyat berduka, ia justru sibuk berhitung siapa yang lebih besar menyumbang. Itu bukan sekadar tidak sensitif itu kegagalan moral,” kata Adiya.
Ia juga memperingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa membiarkan kader seperti ini dapat menggerus kredibilitas Gerindra sebagai partai penguasa.
GMNI Tanjungpinang-Bintan: Relawan Turun ke Jalan, Wakil Rakyat Turun ke Komentar
Di sekretariat sederhana GMNI, suasana lebih panas dari biasanya. Ketua GMNI, Gabriel Renaldi Hutauruk, tak menutupi kekecewaannya.
“Saat mahasiswa dan masyarakat berpanas-panasan di jalan menggalang bantuan, Bung Endipat justru menemukan energi untuk melontarkan komentar sinis,” ujarnya.
Dalam gaya retorika khas aktivis kampus, Gabriel menegaskan bahwa seorang legislator semestinya tidak merasa terganggu melihat rakyat bergerak.
Jika relawan bekerja lebih cepat dari negara, menurutnya, itu adalah kritik diam-diam terhadap lambannya respon birokrasi bukan alasan untuk merendahkan mereka.
Gabriel juga memberikan tantangan terbuka “Sebelum mengomentari donasi warga, tunjukkan dulu apa kerja nyatanya sebagai wakil rakyat.”
HIMA PERSIS: “Jangan Mengucap Sesuka Hati di Atas Penderitaan Rakyat”
Kecaman berikutnya datang dari Muhammad Zhein Noor Ramadhan, Ketua PD HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan. Suaranya tegas, tapi memilih diksi yang dingin lebih dingin dari jarak komunikasi antara pejabat publik dan korban bencana.
“Ucapan Endipat bukan hanya tidak sensitif. Ia melecehkan kerja relawan, dan itu terjadi ketika masyarakat masih mengaku belum menerima bantuan.”
HIMA PERSIS menyoroti fakta lapangan yang dibagikan relawan bahwa distribusi bantuan pemerintah tidak merata. Maka, menyindir relawan sama saja dengan mengalihkan sorotan dari persoalan strukturil di lapangan.
Zhein menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggema di dinding opini publik:
“Relawan hadir karena negara belum sepenuhnya hadir. Jangan balikkan keadaan.”
Politik Representasi yang Retak
Kontroversi Endipat menyingkap persoalan lama yang kerap dibungkus rapi, ketika representasi politik bergeser dari kepentingan rakyat menuju perlindungan narasi kekuasaan.
Dalam kasus ini, alih-alih menjadi jembatan antara daerah dan pusat, ucapan Endipat justru menjadi pengingat betapa jauhnya sebagian wakil rakyat dari realitas yang mereka wakili.
Bantuan bencana semestinya menjadi ruang kemanusiaan. Namun pernyataan Endipat membuat publik mempertanyakan, Apakah pejabat publik hari ini lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga rakyat?
Arah Tekanan Politik, Bola Kini di Tangan Prabowo
Dengan tiga organisasi berbeda menyuarakan kritik serupa, tekanan terhadap Partai Gerindra semakin nyata. Publik kini menunggu satu hal: ketegasan.
Jika Presiden Prabowo memilih diam, kritik yang tadinya diarahkan pada satu kader dapat berkembang menjadi pertanyaan lebih besar:
Apakah ini wajah baru standar etika politik di era pemerintahan sekarang?
Jika Prabowo mengambil langkah tegas, itu akan dibaca sebagai komitmen bahwa kekuasaan tidak boleh melindungi ketidakpekaan.
Pada akhirnya, publik tidak menuntut banyak, bukan triliunan, bukan konferensi pers, hanya wakil rakyat yang mampu membaca duka sebelum membaca naskah pidato.
Tinggalkan Balasan