Ulasfakta– Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah provinsi menuai polemik setelah perkiraan ratusan tenaga honorer dirumahkan.
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, Gubernur justru tetap mempertahankan Tim Percepatan Pembangunan atau yang kerap disebut sebagai tim khusus gubernur.
Keputusan ini pun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, yang menilai adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran.
Salah satu tenaga honorer yang telah diberhentikan, mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan tersebut.
“Kami sudah bekerja bertahun-tahun membantu jalannya pemerintahan, tapi malah diberhentikan dengan alasan anggaran. Sementara tim khusus gubernur tetap dipertahankan, padahal gaji mereka lebih besar dibandingkan honorer,” ujar salah satu tenaga honorer pemprov kepri yang enggan disebutkan namanya.
Tim Khusus Gubernur Dinilai Bebani Anggaran
Keberadaan Tim Percepatan Pembangunan sejatinya bertujuan untuk membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan strategis.
Namun, banyak pihak menilai bahwa efektivitas tim ini tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Ditambah lagi, keberadaan tim ini bukan bagian dari struktur birokrasi formal, sehingga tidak memiliki kewenangan eksekutif dalam pemerintahan.
Pengamat kebijakan pemerintah , Adiya Prama Rivaldi, menilai bahwa keberpihakan anggaran seharusnya lebih diutamakan untuk tenaga honorer yang telah terbukti bekerja secara langsung dalam pelayanan publik.
“Jika pemerintah beralasan melakukan efisiensi, seharusnya kebijakan itu juga menyasar tim khusus gubernur, bukan hanya honorer yang perannya lebih nyata dalam operasional pemerintahan,” katanya.
Kebijakan ini juga memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat yang mendesak pemerintah provinsi untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran.
Mereka menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk tim khusus gubernur seharusnya bisa digunakan untuk mempertahankan tenaga honorer yang selama ini bekerja di berbagai sektor.
Selain itu ia mempertanyakan kebijakan ini dan meminta pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi.
“Kami akan meminta dasar pertimbangan gubernur dan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama legislator Kepri, apakah tetap mempertahankan tim percepatan pembangunan di tengah pemutusan kontrak ratusan tenaga honorer. Jangan sampai ada ketimpangan dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya lagi.
Ke depan, diharapkan pemerintah provinsi dapat lebih bijak dalam menentukan skala prioritas anggaran, sehingga kebijakan efisiensi tidak hanya berlaku untuk kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk daerah.
