Ulasfakta.co – Pernyataan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma-Rizha, yang berjanji menaikkan insentif RT/RW menjadi Rp1 juta per bulan menuai kritik.

Kritik ini muncul karena dinilai tidak realistis mengingat keuangan daerah Tanjungpinang mengalami defisit.

Ketua Investigation Coruption Transparan Independen Non government organization (ICTI-Ngo) Provinsi Kepri, Kuncus Simatupang, menilai bahwa janji tersebut sulit untuk direalisasikan, mengingat pemerintah daerah sudah melakukan rasionalisasi anggaran untuk program prioritas.

Kuncus juga menyoroti bahwa anggaran untuk menaikkan insentif RT/RW akan sangat membebani keuangan daerah.

Pasalnya, jika insentif dinaikkan menjadi Rp1 juta per bulan, pemerintah daerah membutuhkan lebih dari Rp10 miliar per tahun hanya untuk membayar insentif RT/RW, belum termasuk insentif untuk pekerja sosial dan lembaga lainnya.

Di sisi lain, anggaran daerah sudah harus disisihkan untuk mensukseskan program makanan bergizi yang digagas Presiden Prabowo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16 miliar dalam APBD Tanjungpinang 2025.

Kuncus juga mengkritik kinerja Rahma selama tiga tahun terakhir yang dinilai tidak serius memajukan pendidikan di Tanjungpinang.

Salah satu contohnya adalah pengurangan anggaran bantuan seragam sekolah gratis yang merupakan program unggulan almarhum Syahrul, padahal anggaran tersebut hanya sebesar Rp6 miliar, tetapi memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Selain itu, Kuncus menyebutkan beberapa program strategis yang tercatat dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 yang belum terealisasi seperti pembangunan gedung pemuda dan sarana kesehatan serta pembangunan kantor lurah.

Lihat Juga:Wali Kota Lis Kukuhkan Tim Pembina Posyandu Tanjungpinang 2025-2030

Kritik juga datang dari perlakuan diskriminatif terhadap PPPK (P3K) guru dan tenaga teknis di lingkungan Pemko Tanjungpinang, yang mengalami pemotongan TPP sebesar 50 persen dengan alasan efisiensi anggaran, bahkan ada yang tidak dibayarkan selama tiga bulan.

Sementara itu, TPP untuk PNS pejabat eselon tidak dikenakan rasionalisasi, dan insentif RT/RW justru dinaikkan pada 2023.

Kuncus mengingatkan agar calon Wali Kota Tanjungpinang tidak menjanjikan hal-hal yang tidak realistis hanya untuk meraih simpati menjelang Pilkada 2024.

Ia menekankan bahwa Pilkada seharusnya menjadi ajang adu gagasan untuk membangun daerah dengan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar janji politik untuk pencitraan.

(isk/ind)