Ulasfakta – Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, menyoroti persoalan mendesak terkait krisis tenaga medis, khususnya dokter, yang masih terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Sorotan ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja 100 hari pertama pasangan Bupati Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole.
Dalam keterangannya pada Selasa (3/6/2025), Rafiza—akrab disapa Rafi—mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait minimnya jumlah dokter, baik di puskesmas-puskesmas maupun di RSUD Tanjung Batu.
“Masalah ketersediaan dokter menjadi perhatian serius. Ini menyangkut layanan dasar kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Contoh Kasus di Pulau Durai dan Nyiur Permai
Rafi mencontohkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan di wilayah-wilayah terpencil. Di Puskesmas Durai, katanya, hanya tersedia satu dokter, sementara di Puskesmas Nyiur Permai tidak ada tenaga dokter sama sekali. Parahnya lagi, untuk memenuhi kebutuhan administratif rujukan pasien, tenaga perawat kerap menggunakan nama dokter dari puskesmas lain.
“Ini jelas berisiko. Tanggung jawab medis tidak bisa diwakilkan oleh perawat. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab?” tegasnya.
RSUD Tanjung Batu Kekurangan Dokter Inap
Masalah serupa juga terjadi di RSUD Tanjung Batu. Menurut Rafi, rumah sakit pemerintah tersebut hanya memiliki dua orang dokter, padahal melayani pasien rawat inap setiap hari.
“Kalau terus menunggu formasi CPNS untuk penambahan dokter, tentu terlalu lama,” katanya.
Dorong Solusi Lewat Skema BLUD
Melihat kondisi itu, Rafi mendorong Pemkab Karimun memanfaatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dimiliki RSUD dan puskesmas-puskesmas untuk melakukan perekrutan langsung tenaga medis. Namun, ia menekankan, hal ini harus ditindaklanjuti secara legal melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).
“Kalau Perbup dikeluarkan, persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat. Saya minta Bupati dan Wakil Bupati tidak menunda lagi,” desaknya.
100 Hari Pemerintahan Dinilai Belum Optimal
Terkait evaluasi umum masa kerja 100 hari kepala daerah, Rafi menilai kinerja Iskandarsyah–Rocky belum dapat dinilai maksimal. Hal ini disebabkan anggaran yang digunakan masih merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.
“Bupati dan wakil bupati saat ini baru menjalankan program yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi belum sepenuhnya terlihat gebrakannya,” ujar Rafi.
Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah langkah positif, seperti penanganan sampah yang disebutnya sudah menunjukkan perbaikan.
Namun, ia juga menegaskan pentingnya Pemkab segera menyelesaikan persoalan tunda bayar (TB) agar roda pembangunan dan pengelolaan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan normal.
“Tunda bayar ini harus menjadi prioritas penyelesaian. Kalau tidak, APBD tahun depan bisa kembali tersendat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan