Tanjungpinang – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, SE, MH, angkat bicara terkait penolakan sejumlah pedagang atas rencana penyelenggaraan bazar Ramadan di Kota Tanjungpinang.
Menurut Rudy, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu segera mengambil langkah persuasif dengan membangun komunikasi langsung bersama para pedagang yang menyampaikan keberatan. Ia menilai, dialog terbuka sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik di lapangan.
“Pemerintah harus hadir dan membuka ruang diskusi dengan para pedagang. Komunikasi yang baik menjadi kunci agar persoalan ini tidak melebar,” ujarnya.
Rudy menegaskan, setiap kebijakan daerah, apalagi yang menyangkut kegiatan berskala besar seperti bazar Ramadan, harus melalui kajian yang matang. Dampak terhadap ekonomi pelaku usaha lokal, katanya, wajib menjadi pertimbangan utama sebelum kegiatan dilaksanakan.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan bazar tidak sampai merugikan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut.
“Jangan sampai kebijakan ini justru mengurangi pendapatan pedagang setempat. Kepentingan mereka harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Rudy juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pedagang lama yang telah bertahun-tahun berjualan di lokasi tersebut. Ia berharap event musiman tidak menjadi alasan untuk menggeser atau meminggirkan pelaku UMKM yang lebih dulu ada.
“Mereka yang sudah lama berjualan tentu memiliki hak untuk dilindungi dan diprioritaskan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi protes ratusan pedagang kecil di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang. Para pedagang menolak rencana penggunaan lokasi tersebut sebagai tempat pelaksanaan Kepulauan Riau Ramadan Fair (Kurma) 2026 karena dinilai berpotensi mengganggu aktivitas usaha mereka.
Para pelaku UMKM khawatir kehadiran bazar musiman tersebut akan berdampak pada penurunan omzet harian dan berisiko memicu gesekan antar pedagang. Rudy pun meminta pemerintah segera menjembatani perbedaan kepentingan antara penyelenggara dan pedagang melalui sosialisasi yang transparan serta solusi yang adil dan berimbang.
Tinggalkan Balasan