Ulasfakta – Tokoh muda asal Kabupaten Lingga, Wira Wijaya, menyampaikan kritik keras terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berencana membangun gedung 7 lantai untuk keperluan pegawai, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit parah.
Menurut Wira, saat ini banyak pemerintah kabupaten/kota di Kepri sedang berjibaku mencari solusi untuk menyelamatkan anggaran.
Beberapa bahkan terpaksa mengajukan pinjaman ke bank hanya untuk membayar gaji pegawai, sebuah situasi yang menunjukkan betapa kritisnya keuangan daerah saat ini.
Namun ironisnya, di tengah situasi genting tersebut, Gubernur Kepri justru meloloskan wacana pembangunan gedung mewah senilai Rp250 miliar, yang dinilai jauh dari kata prioritas.
“Ini bukan sekadar keputusan yang salah arah, tapi juga bukti nyata bahwa Gubernur Ansar Ahmad dan jajaran di bawahnya sudah kehilangan empati terhadap rakyatnya,” tegas Wira.
Ketika daerah meminta pembangunan infrastruktur dasar, jawabannya selalu ‘anggaran defisit’. Tapi untuk kenyamanan ASN di pusat, tiba-tiba anggaran ratusan miliar bisa muncul.
Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut mencerminkan betapa jauhnya Pemerintah Provinsi Kepri dari denyut nadi rakyat di kabupaten dan kota.
Padahal, tugas utama gubernur adalah memastikan pembangunan yang merata, bukan hanya berkutat pada proyek-proyek mercusuar yang hanya menguntungkan sekelompok kecil elit birokrasi.
“Jangan tutup mata dan telinga terhadap penderitaan rakyat. Lihat ke Lingga, akses jalan dari Kador ke Penarik kalau hujan bisa buat bebek berenang. Ini jalan utama menuju pelabuhan roro! Tapi tidak disentuh,” tegas Wira dengan nada geram.
Lalu, proyek jalan dari Kelumu ke Serteh yang dulu dibangun bertahap sekarang dibiarkan terbengkalai. Warga sampai harus gotong royong memperbaiki jalan dan membangun jembatan secara swadaya. Di mana letak keadilan pembangunan?
Ia pun menyoroti langsung kinerja Dinas PUPR Kepri yang dinilainya gagal membaca kebutuhan masyarakat.
Wira menyebut, Dinas PUPR seolah hanya bekerja dari balik meja, menerima laporan tanpa pernah turun langsung ke lapangan untuk melihat penderitaan rakyat secara nyata.
“Kalau para pejabat OPD, terutama Dinas PUPR, tidak sanggup memahami kebutuhan dasar masyarakat, lebih baik mundur atau diganti,” tambahnya.
Gubernur harus berani mengevaluasi total kinerja dinas yang selama ini hanya menyibukkan diri dengan laporan-laporan indah di atas kertas, tapi nihil dampak nyata di lapangan.
Wira bahkan mempertanyakan apakah pembangunan gedung tersebut murni inisiatif OPD atau merupakan kebijakan langsung dari Gubernur.
Jika dari OPD, maka sudah sepatutnya Gubernur Ansar menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin dengan mencopot pejabat yang tidak punya kepekaan sosial.
Namun jika proyek itu berasal dari kehendak gubernur sendiri, maka rakyat Kepri patut mempertanyakan arah kepemimpinan lima tahun ini.
“Jangan karena baru selesai Pilkada lalu merasa kebal kritik dan bebas menggunakan APBD semaunya. Kepri ini bukan milik segelintir elit. Kalau pembangunan gedung 7 lantai itu dipaksakan, kami tidak akan diam,” pungkas Wira dengan nada tegas.
Mereka siap menggelar aksi besar di kantor Gubernur Kepri karena ini bukan hanya soal proyek, ini soal nasib rakyat yang dikhianati.
Tinggalkan Balasan