Ulasfakta – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, mendesak Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera mempercepat pembangunan di Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga. Desakan itu disampaikan Wahyu sebagai bentuk antisipasi terhadap isu klaim sepihak dari Provinsi Bangka Belitung yang belakangan kembali mencuat.
Menurut Wahyu, kehadiran pemerintah dalam bentuk pembangunan nyata merupakan simbol penguatan kedaulatan dan pengakuan wilayah, khususnya di pulau-pulau terluar seperti Pekajang.
“Sejak saya menjabat sebagai Anggota DPRD Kepri, saya belum pernah mendengar ada pembangunan yang signifikan di Pulau Pekajang. Padahal ini penting,” Kata Wahyu.
Politisi PKS itu juga menyoroti kebutuhan dasar masyarakat Pulau Pekajang, seperti infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, serta akses transportasi laut. Bahkan ia mengusulkan adanya kapal khusus untuk rujukan pasien dari wilayah tersebut.
“Kita harus hadir di sana, bangun sekolah, tingkatkan layanan kesehatan, dan sediakan akses transportasi yang layak. Kalau perlu, ada kapal khusus untuk pasien. Ini bukan soal klaim wilayah saja, tapi soal kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya.
Wahyu juga menekankan perlunya sinergi antara Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga agar pembangunan di Pekajang bisa berjalan optimal. Mengingat Pulau Pekajang masuk dalam gugusan Pulau Tujuh yang strategis, peran kedua pemerintahan sangat diperlukan.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan Pemprov atau Pemkab saja, harus kolaborasi. Saya berharap mulai tahun depan sudah ada langkah konkret di sana,” kata Wahyu.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan Pemprov Kepri tetap berkomitmen membangun Pulau Pekajang tanpa ada kaitannya dengan isu klaim dari pihak lain. Ia mengungkapkan, Pemprov Kepri sudah merealisasikan anggaran sekitar Rp700 juta untuk pembangunan di pulau tersebut.
“Kita memang sudah mulai membangun di Pekajang, sekitar Rp700 juta tahun kemarin. Tahun ini kita fokus mempersiapkan perbaikan dermaganya,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Senin (23/6/2025).
Ansar juga menegaskan, upaya pembangunan di Pulau Pekajang murni merupakan bagian dari tanggung jawab Pemprov Kepri terhadap wilayahnya, bukan reaksi atas isu eksternal.
“Itu bukan karena klaim dari pihak lain, tapi memang kewajiban kita membangun seluruh wilayah Kepri,” tegasnya.
Ansar mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan di 394 pulau yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri. Oleh sebab itu, ia juga mengajak Pemkab Lingga untuk bersama-sama mengoptimalkan pembangunan di Pulau Pekajang.
“Pulau kita banyak, tidak mungkin semua bisa langsung tersentuh. Kita perlu kolaborasi dengan Kabupaten/Kota agar pembangunan lebih merata,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan