Ulasfakta.co – Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) mendukung penyelenggaraan pilkada serentak 2024, khususnya ditujukan kepada Kpu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang segera berlangsung tertanggal 27 November 2024 mendatang.
Ketua YRKI Amir Hamdani Nasution sangat mendukung pilkada damai dalam artian penyelenggara wajib memperbaiki sistem Pilkada yang jujur dan adil agar menjadi lebih baik.
“Ya, awak tengok saja kondisi tahapan Pilkada di Sumut hari ini, KPU Sumut saja kemarin memulai launching pilkada serentak boleh dibilang ecek-ecek, kok Acara yang penting selesai, soal kualitas penyelenggaraan urusan belakangan,” ujar Amir Hamdani Nasution selaku Ketua YRKI ketika dimintai keterangannya mengenai dinamika pilkada di Sumut, Jum’at (17/5).
Amir Nasution juga mengatakan dalam mencapai tahapan pilkada di Sumut, beban utamanya tentu berada di tangan penyelenggara pilkada.
Penyelenggara pilkada diharapkan tetap berpegang kokoh pada asas kejujuran dan keadilan.
“Nah, kalau KPU dan Bawaslunya sibuk terus dengan masalah hukum, kasus suap lah kasus cewek lah. Gimana pilkada kita mau damai ini,” ucapnya lagi.
Ketua YRKI dalam hal ini menyesalkan kasus hukum yang menjerat beberapa oknum penyelenggaraan Pemilu 2024 di Medan, Dairi, Padangsidimpuan, seperti dugaan nikah sirih sesama penyelenggara di Labusel.
“Ada kekhawatiran bahwa kasus hukum yang dialami oleh oknum anggota Bawaslu Medan, oknum anggota PPK Medan Timur, dan oknum anggota KPU Padangsidimpuan tidak berdiri sendiri, melainkan sudah bagian dari kerusakan parah yang terjadi pada moralitas penyelenggara pemilu kita hari ini,” ucap Amir Nasution.
Amir juga berharap penyelenggara Sumut bisa lebih maksimal membina bawahannya di Kabupaten Kota agar bekerja secara profesional, jujur, dan adil sehingga pilkada damai bisa tercapai.
