Ulasfakta — Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) XI tingkat Provinsi Kepulauan Riau menuai sorotan.
Sejumlah penonton mengaku tidak menerima konsumsi apapun selama acara berlangsung, meskipun anggaran konsumsi yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kepri mencapai miliaran rupiah.
“Kami menyaksikan acara dari awal sampai selesai, tapi tidak ada makanan atau minuman yang dibagikan. Semua beli sendiri,” ungkap Sulastri, warga Batu Aji, saat ditemui di lokasi kegiatan, Rabu (25/6/2025).
Hal senada juga disampaikan Amiruddin, seorang mahasiswa yang ikut hadir saat pembukaan. Ia menilai, anggaran konsumsi yang besar tidak tampak manfaatnya bagi penonton umum.
“Kalau anggaran konsumsi sampai miliaran, harusnya ada yang kami rasakan juga. Tapi kenyataannya, tidak ada,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam konfirmasi kepada Ulasfakta, Kepala Biro Kesra, Aiyub, menyebut bahwa anggaran konsumsi tersebut tidak hanya untuk STQH, melainkan mencakup berbagai agenda keagamaan lain seperti tabligh akbar, Ramadan, hingga MTQ.
Namun, ketika diminta menjelaskan lebih detail mengenai jumlah peserta, distribusi konsumsi, dan alasan penyatuan beberapa kegiatan dalam satu pos anggaran, ia tidak memberikan penjelasan rinci.
“Jangan dilihat hanya dari sisi rapat harian, ini menyangkut kegiatan besar keagamaan juga,” kata Aiyub melalui sambungan telepon, Senin (19/5/2025).
Dari penelusuran redaksi melalui situs sirup.lkpp.go.id, tercatat bahwa Biro Kesra menganggarkan lebih dari Rp4,6 miliar untuk belanja makanan dan minuman dalam kegiatan rapat dan lapangan. Salah satu paket konsumsi terbesar bernilai Rp1,05 miliar, disebut terkait kegiatan keagamaan seperti STQH.
Namun demikian, tidak ditemukan rincian publik mengenai jenis konsumsi, jumlah penerima manfaat, atau dokumentasi distribusi di lapangan.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa realisasi anggaran tak sebanding dengan kenyataan di acara.
Aktivis Revormasi, Mahera Sovia, menilai ketidaksesuaian tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran.
“Ketika masyarakat hadir di acara keagamaan dan tak mendapat apapun, sementara dana konsumsi disebut habis ratusan juta, tentu ini patut dicurigai,” tegasnya.
Mahera mendesak agar BPK dan Inspektorat segera melakukan audit menyeluruh terhadap paket konsumsi yang dianggarkan oleh Biro Kesra.
“Jangan sampai dana rakyat untuk kesejahteraan malah tidak menyentuh rakyatnya,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Biro Kesra atas keluhan dan pertanyaan publik tersebut.
Ulasfakta akan terus mengawal isu ini dan menelusuri lebih jauh jejak anggaran konsumsi dalam kegiatan yang melibatkan dana publik. (Ap)
Tinggalkan Balasan