Ulasfakta Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025.

Pertemuan ini dilakukan tak lama setelah Presiden menerima kunjungan resmi dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat membahas sejumlah isu strategis, terutama langkah Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Selain itu, agenda juga mencakup evaluasi perundingan tarif dagang dengan Amerika Serikat serta revitalisasi kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

“Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah deregulasi sektor riil dengan menyederhanakan regulasi melalui Revisi Permendag 8 Tahun 2024. Pendekatannya diarahkan pada pengaturan sektoral yang lebih fleksibel,” kata Seskab Teddy dalam keterangan resminya.

Presiden Prabowo, lanjut Teddy, menekankan pentingnya penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Hal ini dilakukan dengan memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dinilai menghambat pertumbuhan usaha, khususnya di sektor riil.

“Presiden menegaskan bahwa deregulasi harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, dengan mengurangi prosedur perizinan yang rumit agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga,” jelas Teddy.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas progres positif dalam negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Kedua negara dinilai memiliki kepentingan strategis dalam mempererat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

“Saat ini tim negosiator dari kedua negara sedang melakukan pembahasan intensif mengenai permintaan dan penawaran masing-masing pihak. Prinsipnya adalah mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,” ujar Teddy.

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menerima sinyal positif dari pejabat tinggi AS, termasuk dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, terkait niat Indonesia memperkuat hubungan ekonomi bilateral.

Turut hadir dalam rapat terbatas ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.