Ulasfakta – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang digelar untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 diwarnai banyaknya kursi kosong. Dari total 45 anggota dewan, hanya 21 yang tercatat hadir.
“Rapat paripurna kita buka dengan jumlah kehadiran 21 anggota dewan dari total 45,” ucap Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, saat membuka rapat yang digelar di ruang sidang utama, Selasa (10/6).
Meski diwarnai minimnya kehadiran anggota dewan, rapat tetap berlangsung dan membahas agenda utama, yakni pidato Pemerintah Provinsi Kepri terkait RPJMD tahun 2025–2029.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Iman Setiawan, didampingi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Dalam pidatonya, Wakil Gubernur Nyanyang menyampaikan arah dan strategi pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif demi mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Pemerintah menerima dan menyetujui seluruh rumusan serta pandangan fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Itu semua demi pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk kawasan ekonomi khusus,” ujar Nyanyang.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi seluruh aspirasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri secara berkeadilan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.
Meski substansi rapat berjalan, absennya hampir separuh anggota dewan menjadi sorotan tersendiri.
Tidak sedikit pihak yang menilai kurangnya partisipasi legislatif dalam forum strategis seperti pembahasan RPJMD dapat mengganggu legitimasi perencanaan pembangunan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari rangkaian proses penyusunan dokumen RPJMD yang akan menjadi dasar arah kebijakan pembangunan Kepri hingga tahun 2029 mendatang.
Tinggalkan Balasan