Ulasfakta – Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, memberikan tanggapan positif atas berbagai kritik yang muncul terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahannya. Menurutnya, selama kritik tersebut bersifat konstruktif dan bertujuan untuk kemajuan daerah, maka akan diterima dengan terbuka.
“Selama kritik itu demi perbaikan pelayanan dan pembangunan di Karimun, saya anggap sebagai masukan yang baik,” ujar Iskandarsyah di Karimun, Minggu, 8 Juni 2025.
Salah satu sorotan publik adalah kebijakan untuk melanjutkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kawasan Coastal Area, yang sempat mangkrak sejak 2009. Rencana tersebut memicu perdebatan, apalagi dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit. Namun Iskandarsyah menjelaskan, pembangunan tersebut penting untuk menyelesaikan proyek yang telah lama tertunda dan merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Gedung MPP itu sudah dibangun sejak 2009 dengan anggaran besar. Sayang jika tidak dimanfaatkan. Ini juga merupakan program strategis nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa lanjutan pembangunan MPP bukan kebijakan baru yang ia buat, melainkan sudah tercantum dalam APBD Karimun 2025 yang disahkan DPRD dan Gubernur Kepri pada akhir 2024.
“Di dokumen pelaksanaan anggaran sudah tertera kegiatan tersebut. Kami hanya melaksanakan amanat yang sudah disepakati,” ungkapnya.
Terkait isu lain seperti pengelolaan sampah, Iskandarsyah menyebut persoalan itu harus diselesaikan berdasarkan kajian yang matang. Pemerintah, menurutnya, telah mengambil langkah konkret melalui pengadaan truk, kontainer, hingga ekskavator sebagai upaya penanganan menyeluruh.
“Kami juga terus mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam membuang sampah. Penanganan sampah ini butuh partisipasi semua pihak,” katanya.
Iskandarsyah juga menyoroti persoalan tunda bayar terhadap pihak ketiga, yang menurutnya merupakan warisan dari masa pemerintahan sebelumnya. Ia memastikan bahwa persoalan tersebut kini menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap dan sesuai aturan.
“Saya dan Pak Rocky baru memulai pemerintahan ini di awal tahun. Kami sudah memetakan masalahnya dan mulai menyusun penyelesaian secara sistematis,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa pemerintahannya berkomitmen menjalankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalisme. Prinsip tersebut diyakini sebagai fondasi penting untuk menata birokrasi yang lebih efisien dan bebas intervensi.
Di bidang ekonomi, Iskandarsyah menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah dan kepercayaan investor akan bergantung pada integritas para aparatur sipil negara.
“Dengan tata kelola yang baik, kerja keras, dan kejujuran, kami yakin investasi akan tumbuh. Pemerintah siap memfasilitasi investor untuk membuka usaha di Karimun,” pungkasnya.
