Ulasfakta.co – Kamera pengawas (CCTV) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tanjungpinang disorot publik karena dipasang kurang dari satu tahun sudah rusak, dan kini sedang dalam proses perbaikan.
Kerusakan sejumlah CCTV di kantor itu memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari kualitas perangkat yang buruk, kesalahan teknis dalam pemasangan, hingga dugaan pengadaan yang tidak transparan.
Kerusakan CCTV dalam waktu yang relatif singkat juga menimbulkan pertanyaan besar tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Tanjungpinang.
Sejumlah pihak menduga bahwa spesifikasi barang yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal dalam jangka waktu yang lama.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan apakah ada proses uji kelayakan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem CCTV ini.
Jika pengadaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, mengapa perangkat ini bisa mengalami kerusakan dalam waktu singkat?
“Jangan main-main dengan uang rakyat!,” tutur seorang warga di Tanjungpinang, Budi Prasetyo.
Menanggapi permasalahan ini, Koordinator Revolusi (Revormasi Gerakan Mahasiswa), Mahera Sovia, tegas menyuarakan kritiknya terhadap dugaan adanya ketidakwajaran dalam proyek pengadaan tersebut.
“Kejadian ini sangat mencurigakan. CCTV yang seharusnya bertahan bertahun-tahun, justru rusak dalam waktu kurang dari setahun. Ini menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan dalam perencanaan, pemasangan, atau bahkan indikasi pengadaan yang tidak transparan,” tegas Mahera.
Menurutnya, anggaran yang digunakan dalam proyek ini berasal dari dana publik, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Kami menuntut pihak terkait untuk membuka data pengadaan secara transparan. Berapa anggaran yang digunakan? Siapa penyedia barangnya? Apakah ada proses seleksi yang sesuai prosedur? Jika ada indikasi penyimpangan, maka ini harus diusut tuntas! Jangan main-main dengan uang rakyat!,” jelasnya.
Evaluasi dan Audit Pengadaan Perlu Dilakukan
Kasus ini semakin menambah daftar panjang proyek-proyek pemerintah yang terkesan asal-asalan dalam pelaksanaannya.
Masyarakat berharap agar pengawasan terhadap proyek pengadaan barang dan jasa lebih diperketat, sehingga tidak ada lagi kasus serupa yang merugikan keuangan daerah.
“Jika memang ada kesalahan teknis, maka harus ada perbaikan sistem pengadaan agar tidak terjadi lagi. Namun, jika ada indikasi kecurangan atau korupsi, maka aparat penegak hukum harus turun tangan. Jangan sampai ini menjadi contoh buruk bagi proyek-proyek lainnya,” tutup Mahera.
Masyarakat kini menunggu tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengusut tuntas permasalahan ini.
Kejelasan terkait kualitas barang, proses pengadaan, serta tanggung jawab pihak yang terlibat harus segera diungkap agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak semakin luntur.
Sementara itu, Kadisbudpar Kota Tanjungpinang, Nazri belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi ulasfakta.co.
