Ulasfakta – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan justru dikabarkan kembali mengalokasikan dana untuk pembelian dua unit mobil dinas baru jenis Toyota Veloz.
Belum ada informasi resmi mengenai peruntukan kendaraan tersebut—apakah akan digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu atau pejabat kabupaten lainnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengadaan mobil dinas baru bukan hal baru di lingkungan Pemkab Bintan. Tahun sebelumnya, pada 2024, tercatat tiga unit Toyota Innova telah dibeli dan kini digunakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Indra Hidayat, Kepala Inspektorat Daerah Irma Annisa, serta Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Supriyono.
Namun yang menjadi sorotan, saat ini Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, justru menggunakan mobil dinas bekas milik Irma Annisa, bukan kendaraan baru sebagaimana sejumlah kepala OPD lainnya.
Saat dikonfirmasi di Kantor Inspektorat di KM 42, Bandar Seri Bentan, Irma Annisa enggan memberikan tanggapan terkait penggunaan kendaraan dinas dan memilih menghindari wawancara.
Sementara itu, Indra Hidayat mengakui bahwa dirinya mulai menggunakan mobil dinas baru sejak akhir 2024. Ia menyebutkan bahwa kendaraan sebelumnya Toyota Innova keluaran tahun 2012 sering mengalami kerusakan dan tidak lagi menunjang aktivitas dinasnya yang padat.
“Mobil lama saya sudah berumur lebih dari 10 tahun dan sering bermasalah. Mobilitas saya tinggi, terutama dalam menjamu tamu-tamu dari sektor investasi. Jadi memang butuh kendaraan yang layak,” jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat, 20 Juni 2025.
Mobil lama yang sebelumnya digunakan oleh Indra kini disebut telah dialihkan ke Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bintan, Alfeni Harmi.
Indra menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut mengenai anggaran dan prosedur pengadaan kendaraan dinas ditujukan langsung ke Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bintan, Hatriah. Namun hingga berita ini diterbitkan, baik Hatriah maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika, belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.
Pengadaan kendaraan dinas baru ini kembali memicu sorotan publik di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran dan penghematan belanja daerah.
Tinggalkan Balasan