Ulasfakta.co — Gelombang keluhan mulai bermunculan dari para konsultan dan kontraktor lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Mereka bersuara lantang soal tunda bayar proyek tahun 2024 senilai Rp10,4 miliar yang hingga kini belum dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Anambas.
Kondisi ini telah memicu kesulitan ekonomi serius di kalangan penyedia jasa konstruksi. Banyak di antara mereka harus menggadaikan aset, meminjam dana dengan bunga tinggi, bahkan merumahkan karyawan karena tak lagi mampu membayar gaji maupun cicilan modal kerja.
“Kita sudah kerja, proyek selesai, administrasi selesai, kerja kita dituntut cepat selesai dan bagus, tapi hak kita sampai sekarang belum dipenuhi, Ini bukan sekadar tunda bayar, ini penyiksaan kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya.
Utang Menumpuk, Rantai Ekonomi Tercekik
Dampak dari penundaan ini merembet luas. Para kontraktor mengaku kesulitan membayar hutang kepada supplier material, tukang, serta pihak ketiga lainnya. Beberapa bahkan telah lama menerima peringatan dari kreditur akibat gagal membayar cicilan modal kerja.
“Kami bukan hanya bicara soal kebutuhan, kami cuma minta hak kami dibayar. Ini menyangkut keberlangsungan banyak keluarga dan usaha,” keluh seorang konsultan.
Desakan Serius kepada Dinas PU Anambas
Para pelaku jasa konstruksi mendesak Dinas PUPR Anambas segera membayar tunda bayar tersebut. Dan membuka informasi ke publik secara transparan kenapa sampai saat ini belum ada pembayaran,karena berdasarkan data realisasi APBD Pemkab Anambas tahun 2025 di KEMENKEU terdapat belanja barang dan jasa senilai 25,22 miliar.
“Kami juga meminta kadis PU segera membayar hak kami, dan menjelaskan terkait realisasi APBD barang dan jasa yang tercantum di data KEMENKEU 25,22 miliar secara transparan ke publik, jangan sampai ada permainan anggaran dan prioritas, kalau memang tidak ada anggaran kenapa harus ada proyek baru,” tambahnya.
Jika masalah ini terus berlarut akan menjadi efek domino yang mengganggu perputaran ekonomi di Anambas.
“Kami bukan relawan pembangunan, kami penyedia jasa, hancur masyarakat kalau pemimpin atau pemerintah tidak becus dalam mengelola keuangan,” tutupnya.
Situasi ini menjadi alarm keras bagi Pemkab Anambas: bayarlah kewajiban kepada rakyat sendiri sebelum proyek-proyek baru digelontorkan jangan sampai menjadi orang yang zalim.
