Ulasfakta – Plt Sekwan Kepri, Ika Hasillah, mengarahkan ulasfakta ke Kabag Umum dan Kehumasan Setwan DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo ketika ditanya soal aset negara ada yang dikuasai pihak lain dan hilang.

“Hubungi Kabag Umum ya,” tulis Ika melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (30/6/2025).

Ika belum mau berkomentar lebih jauh terkait persoalan tersebut. Seakan-akan Isnaini Bayu Wibowo lebih paham mengenai sejumlah persoalan.

Sebelumnya pemeriksaan fisik atas aset tetap milik Sekretariat DPRD Kepulauan Riau (Setwan Kepri) mengungkap temuan mencolok, 23 unit kendaraan dan tablet PC masih dikuasai pihak lain.

Sejumlah di antaranya berada di tangan anggota dewan periode sebelumnya yang telah habis masa jabatannya. Nilai total aset tersebut yang belum dikembalikan mencapai Rp1,46 miliar.

Tak berhenti di situ, laporan yang sama mencatat tiga unit aset berupa tablet dan sepeda motor hilang dari daftar inventaris. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp66,8 juta. Aset tersebut sebelumnya digunakan oleh Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) Kepri.

Ironisnya, hingga kini belum ada proses penghapusan resmi sesuai prosedur. Barang yang hilang hanya dicatat ulang ke dalam akun “aset lainnya” tanpa ada tindak lanjut hukum maupun administratif.

Temuan ini memunculkan tanda tanya besar soal lemahnya pengawasan aset oleh Sekretariat di lingkungan DPRD Kepulauan Riau (Setwan Kepri).

Koordinator Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (JPKP Kepri), Wahyu Milsandi, menyebut situasi ini sebagai bentuk kelalaian serius dan pengabaian prinsip transparansi.

Lihat Juga:Dugaan Kelalaian Setwan Kepri Soal Aset Negara, Ada yang Masih Dikuasai Pihak Lain dan Hilang

“Hilangnya aset, apalagi nilainya mencapai puluhan juta, bukan hal sepele. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi soal tanggung jawab. Aset dibeli dengan uang rakyat, maka harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya, Jumat (27/6/2025).

Wahyu mendesak agar Sekretariat DPRD (Setwan) segera menelusuri keberadaan aset, menindaklanjuti pengembalian, dan bila perlu melibatkan aparat penegak hukum.

“Kalau dibiarkan, ini membuka ruang penyimpangan lebih besar. Publik berhak tahu siapa yang masih menahan aset negara dan mengapa belum ada tindakan tegas,” katanya.

Menurut Wahyu, temuan ini memperkuat dorongan untuk mengevaluasi manajemen aset di lingkungan DPRD.

“Serta memperketat sistem pelaporan dan pengawasan, terutama menjelang dan setelah pergantian pejabat publik,” tuturnya.

Plt Sekwan Kepri, Ika Hasillah dikonfirmasi ulasfakta, menyebut Kabag Umum dan Kehumasan Setwan DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo yang akan menegaskan perihal ini.

“Nanti Kabag Humas yang akan mengonfirmasi ya, harus kita telusuri dulu datanya, terima kasih,” tutup Ika belum lama ini.