Tanjungpinang – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Usman Harun akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan mark up harga menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Tanjungpinang. Pihak SPPG mengakui adanya perbedaan harga pada nota pembelian, namun disebut dilakukan untuk menutup biaya tambahan pembelian mika plastik yang tidak masuk dalam anggaran.
Klarifikasi tersebut disampaikan, Kamis (12/03/2026), setelah sebelumnya pihak SPPG Usman Harun sempat enggan memberikan keterangan kepada Ulasfakta.co dan menutup pintu dengan alasan sedang sibuk.
Kepala SPPG Usman Harun, Jeremi Cristian, mengatakan penulisan harga yang lebih tinggi pada menu MBG dilakukan dengan pertimbangan tertentu agar kebutuhan operasional tetap dapat terpenuhi.
“Kami sengaja menaikkan harga di nota, karena ada kebutuhan pembelian mika plastik untuk membungkus makanan, sementara itu tidak masuk dalam anggaran,” kata Jeremi.
Ia menjelaskan, penggunaan mika plastik dilakukan karena adanya permintaan dari pihak sekolah dan para pelajar agar makanan dibagikan dalam kondisi lebih higienis.
“Permintaan itu datang dari sekolah dan siswa. Karena tidak ada anggaran untuk mika, kami mencari cara supaya kebutuhan itu tetap bisa dipenuhi,” ujarnya.
Menurut Jeremi, penyesuaian harga tersebut tidak dilakukan sejak awal, melainkan baru diterapkan dalam beberapa waktu terakhir setelah dilakukan perhitungan internal.
Ia menyebut anggaran dari pemerintah pusat untuk program MBG sudah ditetapkan, yakni sekitar Rp10.000 per porsi untuk pelajar kelas 3 SD hingga SMA, dan sekitar Rp8.000 per porsi untuk siswa TK hingga kelas 3 SD.
“Tentu semua sudah kami perhitungkan dengan matang agar makanan tetap bisa disediakan sesuai ketentuan,” katanya.
Jeremi juga menegaskan pihaknya tidak keberatan apabila pengelolaan anggaran program MBG diaudit oleh instansi berwenang.
“Kami siap diaudit kapan saja oleh siapa pun, asalkan ada surat resmi dari lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami terbuka soal anggaran,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan mark up harga menu MBG di SMA Negeri 1 Tanjungpinang mencuat setelah warga dan wali murid menemukan adanya perbedaan harga antara yang tercatat dalam program dengan harga di pasaran.
Program MBG di sekolah tersebut melayani sekitar 2.000 siswa dan siswi. Dugaan mark up harga menu sempat viral di media sosial dan memicu pertanyaan masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana.
Seorang warga berinisial L mengatakan, kepercayaan terhadap pengelola MBG di Tanjungpinang sudah lama menurun.
“Minimnya kepercayaan terhadap pengelola MBG di Tanjungpinang sudah sejak lama,” ujarnya, Rabu (11/03/2026).
Ia mencontohkan, harga bolu yang biasanya dijual sekitar Rp2.500 per bungkus di pasaran, tercatat Rp3.000 dalam program MBG.
“Paling tidak harganya sama, bukan malah naik. Contoh kecil saja sudah tidak jujur, apalagi yang besar,” katanya.
Wali murid lainnya, Eko, juga menemukan ketidaksesuaian harga pada beberapa menu, termasuk susu kotak yang tercatat Rp7.000, sementara di supermarket berkisar Rp6.200 hingga Rp6.500.
Ia juga menyebut program MBG yang seharusnya diberikan enam kali dalam seminggu, dalam praktiknya hanya lima kali.
“Saya sudah dua kali datang ke MBG untuk menanyakan hal ini, tapi tidak ada penjelasan,” kata Eko.
Saat dikonfirmasi langsung ke kantor SPPG Usman Harun di Jalan Usman Harun, Teluk Keriting, wartawan Ulasfakta.co sempat diterima oleh petugas. Namun setelah diminta menunggu, pimpinan tidak kunjung keluar dan pintu kantor justru ditutup serta dikunci dari dalam.
Beberapa petugas terlihat mengintip dari lantai dua, namun tidak memberikan keterangan.
Sementara itu, pihak SMA Negeri 1 Tanjungpinang sebelumnya menyatakan tidak menemukan masalah dalam pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut.
Klarifikasi dari pihak SPPG Usman Harun tersebut menjadi penjelasan atas dugaan mark up harga menu MBG yang sebelumnya ramai diperbincangkan.
(kev)
Tinggalkan Balasan