Ulasfakta – Pembangunan Masjid Agung di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, masih menyisakan tanda tanya besar. Sejak dimulai pada tahun 2019, proyek rumah ibadah yang berada di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, itu belum juga rampung, meskipun telah menyedot anggaran daerah hingga Rp13,4 miliar.

Masjid yang dirancang berdiri megah dua lantai dengan kapasitas 1.620 jemaah ini berdiri di kawasan strategis, tepat di jantung pusat aktivitas pemerintahan, namun proses pembangunannya berjalan lambat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Bintan, Mohammad Irzan, mengakui bahwa keterlambatan dipicu oleh pandemi serta keterbatasan fiskal daerah.

“Tahun 2020 proyek ini vakum total karena anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Tapi setelah itu kami lanjutkan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Irzan saat ditemui, Kamis (12/6/2025).

Anggaran Mengalir Bertahap, Proyek Tak Kunjung Usai

Dari penjelasan Disperkim, pembangunan Masjid Agung Bintan sudah menghabiskan dana Rp8 miliar pada 2019, disusul Rp2,5 miliar pada 2021, Rp900 juta di 2022, serta masing-masing Rp1 miliar pada 2023 dan 2024. Untuk tahun ini, Pemkab Bintan kembali mengalokasikan Rp2,4 miliar untuk pengerjaan dinding serta ornamen bangunan utama.“Tahun ini belum ditenderkan, tapi dana sudah disiapkan. Dalam waktu dekat akan segera ditayangkan,” terang Irzan.

Jika ditotal, kebutuhan anggaran untuk merampungkan seluruh bangunan diperkirakan mencapai Rp33,3 miliar, hampir tiga kali lipat dari yang telah dikucurkan sejauh ini.

Masjid Megah, Pengerjaan Lambat, Warga Bertanya-tanya

Desain Masjid Agung ini mencakup bangunan utama seluas 1.134 meter persegi, serta dua area tempat wudhu yang masing-masing berukuran 22,5 x 10 meter, dipisah untuk laki-laki dan perempuan.

Namun lamanya proses pembangunan memunculkan kritik dari sejumlah warga dan tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan efektivitas penganggaran dan progres fisik di lapangan yang dinilai belum sebanding dengan dana yang telah digelontorkan.

“Kalau anggaran sudah sampai Rp13 miliar lebih tapi masjid belum bisa dipakai, tentu ini menimbulkan pertanyaan. Masyarakat berharap masjid ini bisa segera digunakan untuk ibadah, apalagi letaknya sangat sentral,” ujar seorang warga Teluk Bintan yang enggan disebutkan namanya.

Di tengah sorotan efisiensi APBD dan prioritas pembangunan daerah, publik berharap agar Masjid Agung Bintan tidak bernasib seperti proyek infrastruktur yang mangkrak. Pemerintah daerah pun diminta lebih transparan dalam penyampaian progres dan memastikan kualitas pembangunan.

Bagi banyak warga, rumah ibadah ini bukan hanya bangunan fisik semata, melainkan simbol kehadiran pelayanan publik yang menyatu dengan nilai-nilai spiritual masyarakat Bintan.