Ulasfakta.co – Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepulauan Riau (Kepri), Adiya Prama Rivaldi, dengan tegas meminta Gubernur Ansar Ahmad untuk segera membubarkan Tim Khusus Gubernur yang beranggotakan 17 orang.
Menurutnya, keberadaan tim tersebut hanya memperparah beban anggaran daerah yang saat ini mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah.
Adiya menilai bahwa keberadaan tim ini tidak hanya memboroskan anggaran, tetapi juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa tugas dan fungsi pemerintahan seharusnya dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki dasar hukum dan tanggung jawab yang jelas.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit hingga ratusan miliar, justru ada Tim Khusus (Timsus) yang menguras anggaran tanpa urgensi yang jelas. Ini adalah bentuk pemborosan yang harus segera dihentikan,” tegas Adiya, Kamis (6/2/2025).
Ia juga mengkritisi efektivitas Timsus yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk tim tersebut seharusnya digunakan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Masyarakat Kepri masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Daripada menghabiskan anggaran untuk tim yang fungsinya tidak jelas, lebih baik dialihkan untuk kepentingan publik,” ungkapya.
Selain itu, Adiya mendesak Pemprov Kepri agar lebih transparan dalam mengelola anggaran, terutama di tengah kondisi keuangan yang sulit.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, bukan sekadar membentuk tim yang justru memperumit birokrasi.
“Pemprov harus menjelaskan kepada publik, seberapa besar anggaran yang sudah tersedot untuk Timsus ini dan apa hasil nyata yang telah diberikan. Jangan sampai rakyat yang harus menanggung akibat dari kebijakan yang tidak efisien ini,” pungkasnya.
Di sisi lain, tekanan dari berbagai pihak semakin kuat agar Pemprov Kepri segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan keuangan daerah.
(apr/pem)
