Ulasfakta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan bahwa saldo kas daerah saat ini hanya tersisa Rp10 miliar.
Anggaran tersebut, kata Adi, masih bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan dalam beberapa bulan ke depan, di luar pembayaran gaji pegawai yang telah dianggarkan secara terpisah.
“Selain untuk gaji, masih ada sisa Rp10 miliar yang digunakan untuk operasional,” ujar Adi kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).
Pendapatan Daerah Baru Tercapai 39 Persen
Di tengah keterbatasan kas, Pemprov Kepri juga tengah berjibaku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga pertengahan tahun ini, realisasi PAD baru mencapai 39 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut Adi, sumber PAD Kepri berasal dari beragam sektor, seperti opsen pajak dan pajak kendaraan bermotor, namun realisasinya masih belum optimal. Ia mengakui perlunya terobosan baru untuk mendongkrak penerimaan daerah.
“Sumber PAD kita ada dari berbagai sektor, tapi baru tercapai 39 persen. Kita juga tengah membahas potensi sumber baru, seperti pajak alat berat dan kendaraan di atas air,” ujarnya.
Pemprov Kepri, tambah Adi, kini tengah menyusun strategi untuk memperluas cakupan PAD melalui pajak-pajak baru yang belum diterapkan secara efektif. Namun, penerapannya membutuhkan sosialisasi dan penyusunan prosedur operasional standar (SOP).
“Pajak baru butuh sosialisasi dan aturan teknis yang jelas. Ini masih kami siapkan,” kata Adi.
DPRD Kepri Soroti Lambatnya Penerimaan Daerah
Di sisi lain, Komisi II DPRD Kepri turut menyoroti rendahnya capaian pendapatan hingga pertengahan tahun anggaran 2025. Ketua Komisi II, Wahyu Wahyudin, menyebut capaian saat ini masih di bawah ekspektasi.
“Idealnya di pertengahan tahun pendapatan sudah menyentuh 50 persen. Sekarang masih di bawah 40 persen,” tegas Wahyu.
DPRD, lanjutnya, berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membedah sumber-sumber pendapatan potensial yang bisa digenjot dalam waktu dekat. Salah satunya adalah sektor maritim, termasuk industri budidaya perikanan ekspor.
“Ke depan, kami akan fokus mencari peluang dari sektor kelautan dan perikanan. Potensinya besar, terutama dari pasar luar negeri,” tutur Wahyu.
Kondisi keuangan Pemprov Kepri saat ini mencerminkan perlunya penataan ulang strategi fiskal yang lebih berkelanjutan. Dengan sisa kas hanya Rp10 miliar dan target PAD yang belum mencapai separuh, pemerintah daerah dihadapkan pada tekanan untuk mencari inovasi pendapatan tanpa membebani masyarakat.
