Indopost.co – Pada tahun 2023, PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) melakukan perubahan strategis dalam trayek keberangkatan moda transportasi laut kapal penumpang MV. LINTAS KEPRI.
Kebijakan ini membawa dampak positif baik bagi perusahaan maupun masyarakat, dengan pemenuhan kebutuhan armada kapal untuk rute Tanjungpinang, Batam, Sei Tenam, dan Jagoh (PP).
Selain itu, perusahaan juga terus memberikan layanan fasilitas penumpang berobat rujukan untuk masyarakat kurang mampu, sebagai bentuk kontribusi sosial yang masih berlangsung hingga saat ini.
“Sejak didirikan pada tahun 2013, PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) telah berhasil mengelola dua pelabuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan untuk mengelola pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah provinsi,” kata Direktur Utama PT. Pelabuhan Kepri, Capt Awaluddin, saat kopi pagi bersama insan pers di Tanjungpinang, Senin (30/12/2024).
Dua pelabuhan tersebut, kata dia, adalah Pelabuhan Kota Segara Tanjung Uban dan Kuala Riau Tanjungpinang. Pelabuhan ini menyediakan berbagai layanan jasa port service, seperti penyediaan air, BBM, listrik, hingga pengaturan kegiatan bongkar muat.
“Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperlancar arus barang di pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda),” tutur Awaluddin.
Dia menjelaskan, koordinasi yang intens antara PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, dan PT. Pelni turut memberikan dampak positif.
Salah satunya adalah penambahan aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Kota Segara Tanjung Uban, yang dijadwalkan akan menerima kapal KM. Logistik Nusantara 4 pada 7 Januari 2025.
“Penambahan aktivitas ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
PT. Pelabuhan Kepri juga terus mengembangkan layanan bisnis melalui kerja sama dengan mitra untuk pemenuhan layanan marine service, termasuk kegiatan labuh jangkar BUP Kepri.
Layanan ini, kata Awaluddin, telah berjalan dengan baik, dengan berbagai kegiatan yang mencakup permintaan layanan kapal hingga rig, dalam mendukung kegiatan labuh jangkar di area Kabil, Selat Riau, dan Berakit.
Semua upaya didorong oleh dukungan pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kegiatan bisnis kemaritiman dapat berjalan secara optimal.
“Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, pendapatan asli daerah (PAD), serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” ungkapnya.
(isk)
