Tanjungpinang – Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepulauan Riau, Adiya Prama Rivaldi, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kondisi global yang sedang tidak stabil akibat konflik geopolitik.
Menurut Adiya, keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang sangat terdampak oleh fluktuasi harga energi dunia.
Ia menilai, di saat banyak negara mengalami lonjakan harga BBM akibat terganggunya rantai pasok energi karena konflik timur tengah, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga dalam negeri.
“Ini adalah langkah strategis dan berpihak. Ketika banyak negara terpaksa menaikkan harga BBM karena tekanan global, Presiden Prabowo justru memilih untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini patut diapresiasi,” ujar Adiya dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi nasional.
Menurutnya, keputusan ini mencerminkan keberanian dan kecermatan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan subsidi energi.
Adiya menilai bahwa langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam situasi krisis global. Ia berharap kebijakan ini dapat terus dipertahankan dengan diiringi pengawasan yang ketat agar subsidi tepat sasaran.
“Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan yang nyata. Tinggal bagaimana implementasinya terus diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat, khususnya di daerah-daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik antarnegara dan gangguan distribusi energi, kebijakan menahan kenaikan BBM dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
JPKP Kepri pun menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
Tinggalkan Balasan