Ulasfakta.co- Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang, Budi Prasetyo, S.I.P, angkat bicara terkait peluncuran dan eksekusi sisa stockpile bijih bauksit di Kepulauan Riau yang digelar Senin (28/7/2025) di Pelabuhan Moco, Dompak, Kota Tanjungpinang.

Dalam keterangannya, Budi menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam hasil putusan pengadilan agar tidak hanya menguntungkan negara secara umum, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi daerah penghasil—dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau.

“Kalau potensi penerimaan negara dari eksekusi ini mencapai Rp1,4 triliun, maka minimal 30 persen dari dana itu harus masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri,” tegas Budi pada Rabu (30/07)

Budi menyebut, dana tersebut berasal dari hasil lelang lebih dari 4,25 juta metrik ton bijih bauksit yang tersebar di 14 titik wilayah Kepri, termasuk di Pulau Kelong, Pulau Kentar, Dompak Laut, hingga Pulau Malin.

Pernyataan Budi ini sejalan dengan pandangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang turut hadir dalam acara peluncuran eksekusi bauksit tersebut. Dalam forum itu, Ansar dengan tegas meminta agar hasil dari lelang stockpile bijih bauksit bisa memberikan kontribusi langsung bagi keuangan daerah.

“Hasil dari sini kalau bisa masuk ke kas daerah lah, dan bisa juga masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Ansar di hadapan para pejabat pusat dan penegak hukum yang hadir.

Budi menambahkan, pernyataan Gubernur tersebut harus dijadikan dasar untuk mendesak pemerintah pusat agar memasukkan porsi hasil lelang bauksit ke dalam komponen PAD Kepri secara resmi dan terstruktur.

Selain mendorong alokasi keuangan ke daerah, Budi juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses lelang bauksit. Ia menilai, karena proses ini merupakan hasil dari putusan pengadilan dan melibatkan aset negara, maka segala bentuk pelelangan harus diawasi ketat oleh publik dan lembaga independen.

“Kami di JPKP akan terus memantau proses ini. Jangan sampai kekayaan alam Kepri kembali hanya menjadi angka besar di atas kertas, tanpa dampak riil bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Budi, eksekusi bauksit ini bisa menjadi momentum untuk mendorong keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Ia berharap langkah ini bukan sekadar seremoni, tetapi benar-benar menjamin hak daerah sebagai wilayah penghasil sumber daya alam.