Ulasfakta – Provinsi Kepulauan Riau yang lebih dari 96 persen wilayahnya adalah lautan, ironi besar terjadi. Alih-alih menjadi tulang punggung penerimaan daerah, sektor kelautan dan perikanan justru mencatat kinerja yang terus melemah dari tahun ke tahun.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, lembaga yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi maritim daerah, kini tengah berada di bawah sorotan tajam.
Data yang dihimpun redaksi Ulasfakta memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor kelautan terus mengalami kemunduran, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi.
Tahun 2023: Target Tak Tercapai, Potensi Hilang
Pada 2023, DKP Kepri bahkan tidak menetapkan target sama sekali untuk pos retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang mencakup aset-aset penting seperti tambatan kapal, lahan usaha perikanan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Pos Balai Benih Ikan Pengujan, yang seharusnya menjadi pusat unggulan produksi benih ikan, hanya mampu menghasilkan Rp58 juta dari target Rp198,6 juta.
Retribusi jasa kepelabuhanan relatif lebih baik, dengan capaian Rp730 juta dari target Rp750 juta. Namun itu pun tidak cukup menutup kelemahan pos-pos lainnya.
Retribusi perizinan tertentu, yang biasanya menjadi sumber besar PAD, hanya tercapai Rp1,456 miliar dari target Rp2 miliar.
Yang lebih mengejutkan, pendapatan denda dan PAD lainnya nihil alias tidak menghasilkan apa pun sepanjang tahun.
Tahun 2024: Lebih Buruk dari Sebelumnya
Alih-alih membaik, tahun 2024 justru mencatat penurunan signifikan.
Retribusi pemakaian kekayaan daerah tetap tidak memiliki target dan tidak menghasilkan pemasukan.
Balai Benih Ikan Pengujan, meskipun targetnya dinaikkan menjadi Rp200 juta, tetap hanya menghasilkan Rp58 juta, angka yang stagnan dan memperlihatkan minimnya upaya perbaikan kinerja.
Jasa kepelabuhanan, dengan target Rp1,5 miliar, hanya berhasil merealisasikan Rp654 juta. Sementara perizinan tertentu kembali absen, tanpa target dan tanpa realisasi.
Pendapatan denda menyumbang Rp15 juta saja, angka yang nyaris simbolis di tengah potensi puluhan miliar yang bisa digali.
2025: Awal Tahun yang Suram
Hingga pertengahan Juni 2025, grafik belum beranjak naik.
Target retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp250 juta baru terealisasi Rp3,496 juta saja.
Jasa kepelabuhanan yang ditargetkan Rp900 juta, baru tercapai Rp274 juta.
Retribusi perizinan tertentu kembali tanpa target, tanpa realisasi, dan PAD lainnya nihil.
Suara-suara Kritik Mengemuka, Kemunduran Sistemik, Bukan Sementara
BEM KM Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui Kementrian Koordinator Mahasiswa Jhoko Prasetya menilai bahwa kemunduran ini bersifat sistemik.
Ia menyebutkan lemahnya koordinasi antara DKP dengan OPD lain, serta minimnya sinergi dengan pelaku usaha perikanan sebagai akar masalah.
“Kita berbicara soal provinsi kepulauan yang 70 persen APBD-nya tergantung dari pusat. Kenapa PAD dari laut justru lesu? Ini pertanyaan serius. Jangan-jangan DKP kehilangan arah dan peran,” tegas Jhoko.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak redaksi Ulasfakta masih terus berupaya menghubungi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri untuk memperoleh klarifikasi.
Sementara itu, data sudah berbicara. Dan angka-angka itu menunjukkan bahwa laut yang luas dan kaya itu masih belum mampu memberi pemasukan berarti, karena tangan-tangan birokrasi yang belum bekerja sebagaimana mestinya.
