Ulasfakta.co – Dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan dan anggota DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, dan dihadiri langsung oleh DPRD Provinsi Kepri, DPRD Kota Tanjungpinang, serta DPRD Kabupaten Bintan. Sementara itu, DPRD Batam, Karimun, Anambas, Lingga, dan Natuna mengikuti secara daring.
Rapat ini merupakan bagian dari program KPK di bawah Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, yang mencakup Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu, dengan fokus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi kesempatan untuk mempererat komunikasi dan membangun kolaborasi,” ujarnya.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Dewi Kumalasari, Afrizal Dachlan, dan Bahktiar, beserta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Dalam sambutannya, Iman menggarisbawahi pentingnya memperkuat integritas dan pengawasan keuangan daerah.
“Ini adalah momen penting untuk membangun kembali moral nasional. Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali pada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” kata Iman.
Ia juga memberikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang dilakukan terhadap banyak sektor strategis di daerah.
“Mulai dari perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pendapatan daerah, hingga penguatan integritas aparatur—semua ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Iman menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif KPK bersama pemerintah daerah dan legislatif merupakan kunci terwujudnya good governance.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, sesi tanya jawab digelar untuk memberikan ruang diskusi antara DPRD se-Kepri dan KPK terkait tantangan serta upaya nyata dalam pencegahan korupsi di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara KPK dan legislatif semakin kuat dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Tinggalkan Balasan