Ulasfakta – Upaya pengasapan (fogging) untuk menangani wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Karimun terganjal oleh keterbatasan anggaran bahan bakar minyak (BBM). Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, angkat bicara terkait permasalahan ini pada Rabu, 23 April 2025.
“Kondisi anggaran di berbagai sektor saat ini sangat memprihatinkan dan mengecewakan,” ujar Rocky.
Rocky menjelaskan bahwa defisit anggaran tidak hanya berdampak pada Dinas Kesehatan, tetapi juga menghambat operasional beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bahkan terpaksa menerapkan sistem pembayaran tunai karena adanya penundaan pembayaran (tunda bayar) dari pemerintah daerah. Akibatnya, pelayanan publik menjadi tersendat, dan bengkel langganan pemerintah daerah pun menolak menerima kendaraan dinas dengan alasan yang sama.
“Tunda bayar ini membuat pelayanan publik jadi terhambat,” terang Rocky.
Meski menghadapi keterbatasan tersebut, Rocky memastikan telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk tetap melakukan fogging di delapan lokasi yang teridentifikasi kasus DBD.
“Saya belum mendapatkan rincian anggarannya, tapi fogging sudah dimulai sejak kemarin malam,” kata Rocky.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar turut aktif dalam upaya pencegahan DBD, terutama dengan menjaga kebersihan lingkungan, tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
Rocky menambahkan, meskipun tren kasus DBD di Karimun tahun ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dua korban meninggal dunia dalam tiga hari terakhir menjadi peringatan serius.
Korban pertama adalah seorang anak laki-laki dari Tanjung Batu Kecil, Kecamatan Buru, yang meninggal pada Sabtu, 19 April 2025. Sedangkan korban kedua adalah remaja berusia 15 tahun dari Kecamatan Tebing, yang wafat pada Senin, 21 April 2025.
Situasi ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan kasus DBD di Karimun harus segera mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
