Ulasfakta.co – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang menggelar acara Ngobrol Pasti alias “Ngopi” bareng calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bakal bertarung di pilkada 2024, Sabtu (28/9) siang.
Adapun calon yang hadir dalam kegiatan ini yakni Rizha Hafiz sebagai calon Wakil Wali Kota mewakili calon Wali Kota, Rahma nomor urut 1. Sedangkan Lis Darmansyah, calon Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 2 hadir di acara ini.
Kegiatan Ngopi yang berlangsung di Kedai Kopi Oerang Roemah Jalan W.R Supratman Tanjungpinang itu juga dihadiri oleh Zamzami sebagai Ahli Pers dari Dewan Pers.
Kemudian Ketua KPU Tanjungpinang M. Faizal, Ketua Bawaslu M. Yusuf hingga perwakilan dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan media.
Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana mengatakan kegiatan yang mengangkat tema “Menakar Kebebasan Pers” tersebut, untuk mengetahui komitmen para calon dalam menerapkan kebebasan pers, ketika terpilih untuk memimpin ibu kota Provinsi Kepri.
“Jadi ini wadah untuk menampung komitmen para calon terhadap kebebasan pers. Sebab, jurnalis atau wartawan bekerja dengan dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” kata Sutana saat membuka acara.
Selain itu, sambung Sutana, acara tersebut juga ajang mempererat silaturahmi antara awak media dengan para calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. Di kegiatan itu, para calon harus mengetahui bahwa pers berfungsi mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Jadi, menjaga kebebasan pers merupakan suatu keharusan. Sebab, jurnalis adalah pengawas jalannya roda pemerintahan,” tegas Sutana.
Dalam dialog ini, Rizha Hafiz menyampaikan bahwa kebebasan pers harus didukung karena sebagai kontrol sosial. Sehingga, ia bersama Rahma sebagai calon Wali Kota menjunjung tinggi keterbukaan informasi ke masyarakat.
Rizha mengaku, Paslon 1 (Rahma-Rizha) berkomitmen menerapkan kebebasan pers jika nanti terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.
Pihaknya juga berjanji akan meningkatkan kualitas pers dengan melakukan UKW dan UKJ. Selain itu, paslon 1 itu juga siap dikritik oleh jurnalis.
“Harus siap kritik, setiap kegiatan akan kita ekspos. Kita tidak akan kuping tipis (alergi kritik) karena pers fungsi kontrol sosial,” tegas Rizha.
Rizha juga menanggapi terkait keluhan sejumlah jurnalis tentang sulitnya mendapatkan informasi dari kepala daerah periode sebelumnya. Hal tersebut akan menjadi catatan paslon 1 untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan itu.
“Apa yang kurang akan kita perbaiki. Kita siap menerima ketikan langsung. Berilah masukan yang banyak untuk keseimbangan pemerintahan,” ucapnya.
Sementara, Lis Darmansyah, berjanji akan terus menjalin komunikasi yang baik ke para jurnalis ketika terpilih maupun tidak terpilih sebagai Wali Kota Tanjungpinang. Kata dia, keterbukaan informasi merupakan hal penting bagi daerah maupun sebuah negara.
Lis bersama Raja Ariza sebagai wakilnya berkomitmen untuk menegakan kebebasan pers. Ia menyampaikan tidak anti kritik dan masukan yang disampaikan oleh jurnalis melalui media massa.
“Sebab pemerintah daerah terbantu jika ada kritikan. Kita juga akan selalu terbuka yang berkaitan dengan keuangan negara karena masyarakat harus tau apa yang dilakukan pemerintah,” ungkap Lis.
Jika terpilih, Lis juga berjanji akan membuat Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini menurutnya agar para jurnalis dapat mudah memperoleh informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini terbilang sulit.
“Jadi bagaimana keterbukaan informasi dapat transparan. Kegiatan pemerintah dapat terus di publish agar masyarakat tau. Jadi kita komitmen menegakkan kebebasan pers,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ahli Pers, Zamzami, mengungkapkan, semua jurnalis harus tetap tegak lurus menjaga praktik jalannya roda pemerintahan. Hal ini agar pemerintah dapat transparan dalam menentukan suatu kebijakan.
Ia mengingatkan agar tidak ada wartawan yang terbelah-belah atau membentuk suatu kelompok yang berkaitan dengan pro dan kontra ke pemerintah. Hal itu pun terjadi saat ini hingga membuat indeks kebebasan pers di Kepri menurun.
“Jadi dalam konteks kebebasan pers ini sama dengan demokrasi. Indeks kebebasan pers juga mempengaruhi para pejabat (narasumber) yang tidak menggunakan hak jawab,” katanya.
(ind)
