Ulasfakta – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, dan Wakil Wali Kota, Raja Ariza (Lis-Raja), terus bergerak cepat mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di tengah tantangan defisit anggaran.
Evaluasi ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Lis-Raja, dengan fokus pada reformasi birokrasi dan optimalisasi anggaran agar kebijakan yang diambil tetap berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pemangkasan prosedur perizinan dan penyelesaian sengketa lahan yang selama ini menghambat investasi dan pelayanan publik.
“Kita ingin pelayanan lebih cepat dan mudah. Proses perizinan yang panjang harus dipangkas agar masyarakat tidak dirugikan,” ujar Lis dalam pertemuan dengan jajaran OPD di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (4/3/2025).
Selain reformasi birokrasi, Lis-Raja juga memprioritaskan sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program penyediaan lembar kerja siswa (LKS) gratis, kelengkapan atribut sekolah bagi siswa baru, serta perbaikan data kemiskinan menjadi agenda utama untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Kami tidak ingin ada warga miskin yang terlewat dalam penerimaan bantuan. Data kemiskinan harus diperbarui dan lebih akurat,” tegas Lis.
Namun, tantangan besar yang dihadapi Pemkot Tanjungpinang adalah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit. Untuk mengatasi hal ini, Lis-Raja akan berkoordinasi dengan DPRD guna merancang strategi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program prioritas.
“APBD kita dalam kondisi tidak sehat. Oleh karena itu, kami akan melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh dan memastikan penggunaan dana lebih tepat guna,” ungkap Lis.
Wakil Wali Kota Raja Ariza menambahkan bahwa sinergi antara dirinya dan Wali Kota menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah agar tidak semakin membebani keuangan pemerintah.
“Kami saling melengkapi. Masalah keuangan memang menjadi tanggung jawab saya, tapi dalam situasi seperti ini, kami harus bersama-sama mencari solusi terbaik,” kata Raja Ariza.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Lis-Raja tetap berupaya merealisasikan program insentif bagi lansia dan kader posyandu, yang menjadi salah satu komitmen mereka sejak awal menjabat.
“Program 100 hari kerja harus disesuaikan dengan kondisi keuangan, tapi alhamdulillah, insentif untuk lansia dan kader posyandu sudah bisa kita realisasikan,” tutup Lis.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Lis-Raja berharap reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran dapat membawa perubahan nyata bagi Tanjungpinang, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
