Ulasfakta – Persatuan Masyarakat Nelayan Sawang (PMNS) Kabupaten Karimun berencana menggelar aksi protes menanggapi keluhan yang tak kunjung ditindaklanjuti terkait aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan pasir timah di wilayah perairan Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat.
Aksi ini digagas setelah dialog bersama instansi terkait pada Rabu, 4 Juni 2025, tidak menghasilkan solusi konkret. Dalam pertemuan itu hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karimun, Yova Apriazir, dan sejumlah pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
Pertemuan tersebut membahas dampak operasi KIP terhadap ekosistem laut dan penghidupan nelayan yang terganggu akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Ketua PMNS, Igut, mengatakan seluruh pihak dalam pertemuan menyampaikan pendapat secara terbuka untuk mencari jalan tengah. Namun sayangnya, belum ada kejelasan dari pihak pemerintah maupun perusahaan tambang timah swasta yang mengoperasikan kapal isap tersebut.
“Kami menyampaikan keluhan bahwa aktivitas KIP telah menimbulkan limbah dan mengganggu area tangkapan nelayan. Namun belum ada langkah nyata yang dijanjikan. Maka kami bersiap menggelar aksi,” ujar Igut pada Minggu, 8 Juni 2025.
Menurutnya, aksi akan dilakukan dalam waktu dekat, kemungkinan Kamis atau Sabtu mendatang, di kawasan perairan Lubuk, Desa Lubuk, Laut Gading hingga Kelurahan Sawang, sebagai bentuk desakan atas belum ditanggapinya keluhan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala DKP Karimun, Yova Apriazir, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada perwakilan perusahaan tambang bahwa mereka diharapkan dapat mendukung masyarakat, termasuk dalam kegiatan sosial seperti peringatan Hari Kemerdekaan.
“Perwakilan KIP menyatakan kesediaan membantu jika masyarakat menggelar kegiatan tahunan seperti HUT RI,” kata Yova.
Terkait persoalan pencemaran akibat aktivitas kapal isap, Yova menambahkan bahwa DKP akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun untuk mencari solusi.
“Kami akan bersinergi dengan DLH Karimun untuk menindaklanjuti persoalan limbah yang dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.
Aksi ini menjadi penanda bahwa keresahan nelayan di wilayah Kundur Barat semakin memuncak, seiring dengan belum adanya kepastian penyelesaian dampak dari operasi tambang timah di laut.
