Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus penguatan kualitas data statistik daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdako Tanjungpinang, Augus Raja Unggul, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani, serta perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, dan perguruan tinggi.
FGD membahas tiga agenda utama: sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, publikasi Tanjungpinang dalam Angka 2026, dan evaluasi Standar Pelayanan Statistik Terpadu BPS.
Kepala BPS Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani, menyampaikan, sensus akan berlangsung 1 Mei–31 Juli 2026. Pendataan awal pada 1–31 Mei difokuskan pada usaha besar yang mengisi data mandiri melalui email, dibantu kegiatan “ngisi bareng” BPS. Selanjutnya, 16 Mei–31 Juli, pendataan lapangan dilakukan untuk seluruh rumah tangga guna mengidentifikasi usaha.
“Dukungan semua pihak sangat penting agar data yang dihasilkan bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas,” ujarnya.
FGD juga menjadi forum konfirmasi dan verifikasi data publikasi Tanjungpinang dalam Angka 2026, hasil kolaborasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan perguruan tinggi.
BPS mencatat publikasi Tanjungpinang dalam Angka dan Tanjungpinang dalam Infografis menjadi yang paling diminati sepanjang 2025, dengan jumlah pengunjung dan unduhan tertinggi.
Dalam sesi evaluasi Standar Pelayanan Statistik Terpadu, BPS memaparkan implementasi layanan melalui Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST), termasuk hasil Survei Kepuasan Data (SKD) 2025 dan standar operasional prosedur layanan utama, seperti perpustakaan, konsultasi, dan rekomendasi statistik.
Sementara itu, Augus Raja Unggul menyampaikan apresiasi Pemko Tanjungpinang terhadap sensus ekonomi dan penguatan tata kelola data sektoral.
“Pemko Tanjungpinang mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 dan kolaborasi penyediaan data akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara Standar Pelayanan Statistik, sebagai komitmen meningkatkan kualitas layanan statistik kepada masyarakat.
(apr)
Tinggalkan Balasan