Ulasfakta – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mulai mengarahkan prioritas pembangunan dari sektor infrastruktur ke penguatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu wujud kebijakan baru ini adalah perluasan program beasiswa bagi warga kurang mampu, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau penyangga.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa perubahan arah pembangunan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Selama ini kita fokus bangun jalan, jembatan, dan fasilitas. Kini saatnya kita perkuat fondasi SDM agar masyarakat Batam siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Amsakar dalam sambutan saat sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk petani di Batam, Rabu (4/6/2025).

Pemkot Batam menyiapkan dua skema beasiswa baru yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pertama, Beasiswa Hinterland untuk pelajar asal pulau penyangga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diterima di perguruan tinggi negeri. Kedua, Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu di Mainland untuk warga Batam daratan dengan kondisi ekonomi serupa.

“Intinya mereka dari keluarga tidak mampu dan lolos di perguruan tinggi negeri. Ini adalah komitmen kita dalam mewujudkan pemerataan pendidikan,” tambahnya.

Tak hanya beasiswa, Pemkot juga memberikan subsidi pendidikan bagi siswa baru yang gagal masuk sekolah negeri akibat keterbatasan kuota. Siswa SD yang masuk sekolah swasta akan mendapat bantuan Rp300.000, sementara siswa SMP akan memperoleh Rp400.000. Selain itu, siswa baru di jenjang SD dan SMP akan mendapatkan seragam sekolah gratis.

Kebijakan ini merespons aturan terbaru yang membatasi jumlah siswa per kelas—maksimal 40 untuk SD dan 45 untuk SMP—yang membuat daya tampung sekolah negeri terbatas.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan insentif rutin untuk kelompok masyarakat tetap berjalan, termasuk untuk imam masjid, mubalig, pendeta, guru TPQ, kader posyandu, serta pengurus RT dan RW.

“Insentif mereka tidak dikurangi. Bila memungkinkan, akan kita tambah,” kata Amsakar.

Dalam sektor ketenagakerjaan, Pemkot Batam memperluas perlindungan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan yang menyasar berbagai kelompok pekerja nonformal seperti petani dan nelayan.

“Sebagian besar anggaran daerah kita arahkan kembali ke masyarakat. Tujuannya agar mereka menjadi insan yang produktif dan mandiri,” tutup Wali Kota.