Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah menegaskan pentingnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi lokal sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Lis saat memimpin rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang tahun 2026 di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (10/3/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, serta perangkat daerah guna membahas kondisi perekonomian sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang.
Dalam arahannya, Lis menyebut dinamika ekonomi global, termasuk situasi di kawasan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi di daerah. Karena itu, menurutnya penguatan sektor ekonomi masyarakat menjadi langkah penting yang harus terus dilakukan.
“Penguatan UMKM dan ekonomi lokal harus terus dilakukan. Situasi global tentu dapat mempengaruhi kondusivitas ekonomi, sehingga kita perlu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat,” ujar Lis.
Lis juga menyoroti perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang yang tercatat sebesar 5,83 persen secara tahunan (year on year). Meski demikian, ia menilai aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan cukup baik.
“Selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional, aktivitas jual beli di Tanjungpinang masih terbilang kuat. Ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat masih terjaga,” katanya.
Selain sektor ekonomi, Lis turut mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan lindung di Tanjungpinang agar tetap terawat dan memberikan manfaat ekologis bagi daerah.
Ia juga menyinggung angka pengangguran di Tanjungpinang yang menunjukkan tren penurunan. Namun, ia mengingatkan bahwa karakter ekonomi masyarakat yang masih cenderung konsumtif harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas daerah.
“Angka pengangguran kita menurun, tetapi kita juga harus menyadari bahwa Tanjungpinang masih dikenal sebagai daerah konsumtif, bukan daerah produktif. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Lis juga mendorong agar program bantuan kepada masyarakat dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Ia juga mengusulkan penguatan kembali peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
“Hidupkan kembali fungsi koperasi. Harapan kita, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang bisa hijrah dari minimum ke maksimum. Kita harus mengubah pola agar tidak berjalan di tempat,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi riil daerah serta mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi.
“Kita harus lebih melek dengan kondisi asli Tanjungpinang dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi konsentrasi masalah yang ada,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Polres Tanjungpinang juga mengingatkan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mewaspadai potensi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualannya di lapangan.
Berdasarkan data perkembangan ekonomi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang menguat. Pertumbuhan secara quarter to quarter (q to q) periode 2023–2025 tercatat sebesar 9,98 persen, sementara secara tahunan (year on year) mencapai 4,97 persen dan kumulatif 3,31 persen.
Kota Tanjungpinang juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen dengan migas dan 7,59 persen tanpa migas.
Sejumlah sektor usaha mencatat pertumbuhan cukup signifikan, di antaranya sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh 10,88 persen. Sementara sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi sebesar minus 2,78 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama terhadap perekonomian daerah dengan porsi 61,63 persen dan pertumbuhan 1,53 persen. Peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas pemerintah, serta bertambahnya kegiatan produksi turut mendorong dinamika ekonomi di daerah.
Secara regional, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tumbuh 6,94 persen secara kumulatif (ctc). Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera.
Pertumbuhan tersebut didukung sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan, serta ditopang oleh ekspor bersih, investasi, dan konsumsi rumah tangga.
Sementara itu, ekonomi Tanjungpinang pada Triwulan IV 2025 tumbuh 4,97 persen secara tahunan (year on year), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,62 persen. Secara kumulatif sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tercatat sebesar 3,31 persen.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas perkembangan inflasi daerah. Pada Februari 2026, Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,99 persen secara bulanan (month to month) setelah sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.
Kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas seperti tarif air minum PAM, emas perhiasan, beras, udang basah, serta sigaret kretek mesin (SKM). Namun kenaikan tersebut masih tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas lain seperti bawang merah, telur ayam ras, bensin, bayam, dan wortel.
Untuk mengendalikan inflasi pada 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan memperkuat strategi berbasis konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Selain itu, kalangan akademisi dalam rapat tersebut juga menyoroti pentingnya digitalisasi pajak daerah guna memantau kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif. Potensi investasi di sektor pariwisata lokal juga dinilai perlu terus dikembangkan, dengan nilai investasi di Kota Tanjungpinang saat ini tercatat sekitar Rp600 miliar.
Tinggalkan Balasan