Ulasfakta.co – Setelah kembali dari Retret di Magelang pada Jumat, 28 Februari lalu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah langsung melanjutkan rapat maraton untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah pada Senin (17/3/2025).
Rapat tersebut dilaksanakan mulai 4 hingga 17 Maret 2025, berlangsung dari pagi hingga pukul 17.00 WIB.
Tidak hanya menyesuaikan program dan kegiatan, Lis meminta setiap OPD untuk memaparkan profil SDM, aset, permasalahan yang dihadapi, temuan-temuan BPK yang belum ditindaklanjuti, serta rencana kerja di tahun anggaran 2025 kepada wali kota dan wakil wali kota, didampingi para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Rapat maraton ini juga menghasilkan penyesuaian penting terhadap program kerja. Berdasarkan ekspos program dan rencana kerja seluruh OPD, diputuskan untuk melakukan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
“Langkah ini sebagai respon terhadap instruksi Presiden terkait efisiensi belanja APBN dan APBD, serta edaran Menteri Dalam Negeri tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan. Penyesuaian ini dilakukan terhadap berbagai kondisi di setiap OPD, yang mengharuskan adanya efisiensi,” ujar Lis Darmansyah, Senin (17/3/2025).
Mengenai jumlah efisiensi yang tercapai, Lis mengungkapkan bahwa angka pastinya masih akan dihitung oleh tim, dengan laporan yang akan dibuat oleh masing-masing kepala dinas.
Berita acara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian sebelum perubahan APBD dilakukan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menambahkan bahwa hasil efisiensi anggaran tahap pertama akan digunakan untuk mengatasi defisit anggaran Pemko Tanjungpinang tahun 2025, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp230 miliar.
Lebih jauh, Wali Kota Tanjungpinang tidak hanya menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah, tetapi juga mencermati sasaran kerja, target kerja, isu strategis, dan kekuatan SDM di setiap OPD.
Isu strategis dan target kerja yang dianggap tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo serta visi-misi Lis-Raja akan disesuaikan kembali.
Teguh juga menambahkan, salah satu masalah utama yang harus diselesaikan oleh Wali Kota Lis adalah defisit anggaran, yang mencakup anggaran TPP yang hanya dianggarkan untuk tujuh bulan, tunda bayar kegiatan 2024, serta masalah gaji tenaga alih daya yang belum dianggarkan.
“Jadi, banyak energi yang harus dikeluarkan wali kota dalam menghadapi tantangan anggaran ini,” katanya.
(isk)
