Ulasfakta – Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) lintas institusi untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika lintas negara, khususnya di kawasan perbatasan Kepulauan Riau (Kepri).
Usulan ini mencuat menyusul keberhasilan aparat gabungan yang dalam satu bulan terakhir menggagalkan penyelundupan sekitar 4 ton sabu-sabu melalui jalur laut di perairan Kepri.
“Kita patut mengapresiasi capaian ini, tetapi juga perlu menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan, terutama di wilayah perbatasan,” ujar Rizki di Batam, Sabtu (15/6/2025).
Perairan Kepri Terlalu Luas untuk Diawasi Sendiri
Menurut Rizki, luas wilayah laut Kepri yang mencapai 96 persen dari total wilayah, dan langsung berbatasan dengan Malaysia serta Singapura, membutuhkan pendekatan pengawasan terpadu. Ia menilai tidak mungkin hanya satu atau dua institusi bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan wilayah strategis ini.
“Kita tak bisa membebankan semuanya ke BNN atau Polri. Diperlukan satgas gabungan yang melibatkan seluruh unsur, dari BNN, TNI AL, Bea Cukai, hingga Bakamla,” jelasnya.
Satgas gabungan ini, kata Rizki, akan bertugas khusus melakukan deteksi dini, patroli terpadu, dan pemutusan jaringan distribusi narkotika internasional di wilayah perairan Indonesia yang rawan menjadi jalur masuk narkoba.
BNN Tidak Bisa Berlari Sendiri
Rizki yang juga mantan pimpinan DPRD Kepri menilai bahwa kondisi sumber daya dan sarana BNN di daerah perbatasan sangat terbatas.
“Mari kita berhenti menuntut BNN berlari kencang tanpa sepatu. Mereka kekurangan personel, kapal patroli pun tidak ada. Ini tidak adil,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga kini BNN masih sangat bergantung pada dukungan operasional dari TNI AL, Bea Cukai, dan kepolisian dalam hal intelijen dan penindakan di laut.
Selain menyoroti keterbatasan personel, Rizki juga menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur pengawasan di wilayah rawan seperti Kepri, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua.
“Wilayah-wilayah ini merupakan titik strategis yang harus menjadi prioritas nasional dalam peningkatan kapasitas pengawasan,” katanya.
Dorong Penambahan Anggaran dan SDM
Rizki juga meminta pemerintah pusat agar menambah anggaran operasional BNN di wilayah perbatasan, termasuk penyediaan kapal patroli dan teknologi intelijen laut yang memadai.
“Peningkatan anggaran ini harus mempertimbangkan tingkat ancaman dan kebutuhan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, selain anggaran dan sarana, penambahan personel BNN di kawasan perbatasan juga mutlak diperlukan untuk menyeimbangkan beban kerja dan menjamin efektivitas pengawasan.
Usulan Rizki Faisal menjadi sorotan penting di tengah meningkatnya ancaman penyelundupan narkotika skala besar melalui perairan Indonesia. Ia menekankan, penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba harus menjadi prioritas lintas sektoral yang melibatkan seluruh kekuatan negara.
