ULASFAKTA-Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama DPRD setempat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Aula Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (3/3/2026).

Rakor strategis ini dihadiri Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., Wakil Bupati Muh. Adam Basan, S.Sos., Pj. Sekda Armin, S.Pd., M.Si., Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah Mazaludin, S.E., serta Kasatgas Wilayah IV.3 KPK RI Basuki Haryono bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah Mazaludin menegaskan sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi benteng utama pencegahan korupsi yang substantif. Ia mengakui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) daerah masih perlu akselerasi.

“Korupsi sangat merugikan daerah. Sering kali pelanggaran bukan karena niat jahat, melainkan ketidakpahaman terhadap regulasi. Karena itu, kami berkomitmen mendorong transparansi penuh dalam perencanaan pembangunan serta memperkuatnya melalui regulasi daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari memaparkan langkah penguatan kemandirian daerah melalui pembenahan tata kelola aset, khususnya di sektor pariwisata dan perikanan. Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penataan struktur yang lebih efisien berprinsip “ramping struktur, kaya fungsi”.

Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga didorong lebih tepat sasaran agar kinerja birokrasi semakin optimal. Bupati berharap pendampingan intensif dari KPK RI mampu mendorong Buton Tengah menjadi pilot project nasional pengelolaan daerah berintegritas.

Menutup arahan, Kasatgas Wilayah IV.3 KPK RI Basuki Haryono menegaskan pencegahan korupsi pada tahap perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi penting pembangunan daerah. Ia menekankan integritas harus menjadi budaya kerja agar penyusunan APBD 2027 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum peningkatan skor MCP KPK Kabupaten Buton Tengah sekaligus memastikan seluruh siklus anggaran 2027 berjalan sesuai koridor hukum demi kesejahteraan masyarakat.