Tanjungpinang – Menindaklanjuti pernyataan beberapa waktu lalu di Media terkait Pinjaman 400 milyar oleh Pemerintah Provinsi Kepri, JPKP Kepri akan melayangkan surat secara resmi kepada Gubernur Ansar.Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPW JPKP Provinsi Kepri, Fachrizan dalam wawancaranya Bersama awak media.

“Segera, JPKP akan surati Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepri untuk mengkaji Kembali peruntukan pinjaman 400 milyar ke bank BJB, menurut kami rencana Pembangunan yang diusulkan dalam penggunaan Dana Pinjaman tersebut tidak mendesak, sebaiknya alihkan saja untuk UMKM,” tegas pria yang akrab disapa Fahry.

Pada kesempatan itu Fahry menegaskan, pihaknya tidak menolak Pemprov mengajukan pinjaman, namun output dari peminjaman tersebut harus mengarah pada perbaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Output dari pinjaman itu harus jelas, yaitu perbaikan ekonomi masyarakat. Dorong UMKM nya dengan sentuhan modal, Pembangunan infrastruktur kecil hingga menengah yang melibatkan pelaku usaha lokal dalam jumlah banyak dan menyebar di wilayah Provinsi Kepri. Outputnya apa, masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli akan tumbuh sehingga uang tersebut akan berputar di masyarakat kita, Kita membangun sesuatu yang megah tapi masyarakatnya hidup dalam kesulitan untuk apa,” tegasnya.

Ditambahkannya lagi, Dirinya meminta agar Gubernur Kepri menyadari dengan sebenar-benarnya, bahwa masyarakat kita masih sangat bergantung pada APBD, apabila penyerapan anggaran tersebut tidak maksimal ditengah lesunya ekonomi masyarakat maka di khawatirkan berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan.

“kita berbicara skala prioritas. Dalam kondisi ekonomi yang normal, kita persilahkan Pemprov dalam hal pengadaan infrastrukutur dengan skala besar menciptakan Ikon atau apalah. Tapi pada kondisi saat ini yang serba sulit di bawah ancaman efisiensi Pemerintah Pusat yang bisa muncul kapan saja menggoyangkan APBD kita, ya nanti dulu, Karena Pembangunan dengan skala besar dalam proses pelelangannya akan memunculkan Pengusaha – Pengusaha besar juga yang berasal dari luar Kepri sehingga sangat beresiko dana pekerjaan tersebut tidak berputar di wilayah kita, sehingga kita kehilangan momentum dalam hal perbaikan pertumbuhan ekonomi kita” tambahnya.

Oleh sebab itu, atas nama DPW JPKP Provinsi Kepri menuntut Gubernur Ansar mengkaji kembali peruntukan pinjaman ditanggapi secara serius jangan sampai pinjaman 400 milyar ini malah memperburuk ekonomi masyarakat kita yang masih sangat bergantung pada perputaran APBD.

Ditambahkannya, Surat terkait tuntutan JPKP ini juga akan dilayangkan ke Pemerintahan Pusat agar ikut mempertimbangkan permintaan Mengkaji Kembali Rencana Pembangunan yang akan dibiayai oleh dana pinjaman tersebut.

“Kita minta Pemerintah Pusat juga yang ikut menyetujui usulan Pinjaman Pemprov ikut merasakan kegelisahan ini. Kita Surati Presiden Prabowo, Mendagri, Menkeu dan Bank BJB sebagai pemilik dana agar ikut memikirkan hal yang kita suarakan. Pada intinya, yang kita suarakan ini demi kepentingan perbaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kita Tegaskan Kembali, kita tidak menolak, namun ada yang kurang tepat dalam peruntukannya. Harapan kami, Pinjaman ini menjadi momentum perbaikan ekonomi masyarakat kita, bangkitkan UMKM dan dana tesebut harus di pastikan berputar di masyarakat kita,” tambahnya.

Lalu, Langkah lainnya yang diambil adalah menyurati DPRD Kepri untuk beraudiensi.

“DPRD Kepri juga akan kita surati untuk audiensi. Pemprov sudah mendapat persetujuan dan Dukungan untuk meminjam, tentu perlu dipertanyakan pertimbangannya apa ? Selanjutnya, info yang kita peroleh, disetujui 250 Milyar tapi MOU yang dilakukan Pemprov kok diangka 400 Milyar, itu bagaimana bisa,” sebutnya mengakhiri.

(Budi)