Ulasfakta – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, mengemukakan sejumlah usulan penting terkait pembangunan dan penataan wilayah Kota Tanjungpinang dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto dan dihadiri oleh Menteri Transmigrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Lis menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perpres No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun (KSN-KPBPB BBK).
“Beberapa usulan kami meliputi pembangunan jalan lingkar antara FTZ Tanjungpinang dan Bintan, penataan kawasan kota lama, revitalisasi pelabuhan penumpang di Penyengat, serta pengembangan sektor pariwisata,” jelas Lis dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 8 Mei 2025.
Detail pembangunan jalan lingkar FTZ mencakup proyek Jembatan Madong–Sungai Nyirih, Jembatan Pinang Marina–Tanjung Lanjut, dan kelanjutan penataan Jalan serta Kawasan Gurindam 12. Sementara penataan kota lama fokus pada pengendalian banjir, perbaikan kualitas jalan, dan penggantian aspal dengan Pattern Concrete.
Untuk revitalisasi Pelabuhan Penyengat, rencana mencakup pembangunan dermaga ke Pulau Penyengat dan dermaga Kampung Datuk. Di sektor pariwisata, prioritas diberikan pada pengembangan kawasan Bukit Manuk dan pelestarian heritage Tionghoa di Senggarang.
Lis juga menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur guna mendukung peran Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Fokus utama mencakup penanganan banjir, penataan permukiman kumuh, peningkatan kualitas jalan kota, dan revitalisasi fasilitas umum.
Meski memiliki rencana yang ambisius, Lis mengakui sejumlah kendala yang harus dihadapi. “Adanya keterbatasan lahan, khususnya penguasaan lahan oleh swasta seluas 1.637,54 hektare yang terbengkalai, menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pariwisata,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan dukungan penuh. “Kami sangat berharap bantuan melalui APBN agar Tanjungpinang dapat tumbuh pesat dan berfungsi maksimal sebagai pusat pemerintahan dan penggerak ekonomi di Kepri,” tutup Lis dengan penuh optimisme.
