Ulasfakta.Co – Seratus hari pertama masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Karimun yang baru, justru memunculkan kekecewaan luas di tengah masyarakat. Alih-alih membawa semangat perubahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, kepemimpinan mereka dinilai hanya menjadi boneka politik bagi kepentingan lama bahkan disebut-sebut berada di bawah kendali seorang mantan narapidana kasus korupsi yang kini kembali mencengkeram kekuasaan dari balik layar.
Sorotan tajam terhadap situasi ini datang dari Muhamad Adib, mahasiswa asal Kabupaten Karimun yang kini tengah menempuh pendidikan di Pekanbaru. Dalam pernyataannya, Adib menyuarakan kekecewaan yang mendalam terhadap jalannya pemerintahan daerah yang menurutnya kehilangan arah dan makna.
“Hari ini, Karimun seperti tak punya pemimpin yang berdaulat. Bupati dan wakilnya lebih terlihat sebagai simbol semata, sedangkan yang mengendalikan kebijakan strategis justru adalah figur-figur lama yang pernah terlibat kasus hukum,”
Adib menilai, 100 hari pertama seharusnya menjadi momentum menunjukkan komitmen dan gebrakan perubahan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pembangunan macet, birokrasi stagnan, dan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Sementara itu, kekuatan lama yang dulu sempat tersingkir karena persoalan hukum kini justru kembali berkuasa melalui skenario politik bayangan. Hal ini mengancam nilai-nilai demokrasi lokal yang seharusnya bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Ia menyebut belum ada program nyata yang berpihak pada rakyat, reformasi birokrasi tidak berjalan, dan pembangunan terkesan berjalan di tempat.
“Kami, anak-anak muda Karimun yang sedang merantau, terus memantau kondisi daerah. Dan yang kami lihat sangat menyedihkan. Rakyat butuh pemimpin yang berani dan independen, bukan yang takut melangkah karena terikat pada kepentingan politik lama,”
Adib juga menyinggung tentang kekhawatiran masyarakat yang mulai apatis terhadap kepemimpinan daerah karena melihat banyak keputusan penting justru lahir dari ‘kamar gelap’ kekuasaan, bukan dari musyawarah rakyat atau mekanisme pemerintahan yang terbuka dan demokratis.
“Kalau 100 hari saja sudah begini, bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Karimun bisa kehilangan arah dan makna jika pemimpinnya terus membiarkan diri dikendalikan oleh bayang-bayang masa lalu,”
Pernyataan Adib menjadi suara penting dari generasi muda yang peduli terhadap masa depan daerahnya. Ia berharap, bupati dan wakil bupati bisa segera bangkit, keluar dari bayang-bayang kekuatan lama, dan benar-benar menjalankan amanah rakyat dengan keberanian dan integritas.
Tanpa langkah tegas dan perubahan arah, Karimun dikhawatirkan hanya akan menjadi daerah yang berjalan tanpa jiwa, tanpa makna, dan kehilangan harapan.
