Batam — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi bertema “Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Rabu (22/10/2025).
Rakor yang berlangsung di Batam ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto. Dalam keterangannya, Heri menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian forum nasional yang digelar di tiga zona besar, zona timur di Sulawesi, zona tengah di Bali, dan zona barat di Batam.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk menghimpun masukan dari daerah mengenai tata kelola pemerintahan yang sudah berjalan. Tujuannya agar hubungan pusat dan daerah semakin sinergis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Heri menegaskan, hasil diskusi dan rekomendasi dari daerah akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif agar kebijakan pusat benar-benar berpijak pada realitas di lapangan.
“Masukan dari kepala daerah sangat kami perlukan. Itu menjadi dasar untuk memastikan revisi regulasi ke depan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata daerah,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut hadir sebagai salah satu narasumber. Ia menilai rakor ini sebagai langkah penting untuk mengevaluasi ulang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar tidak tumpang tindih dan tetap berorientasi pada pelayanan publik.
“Kegiatan seperti ini harus diapresiasi. Semangatnya adalah menggali masukan dari bawah agar penyelenggaraan pemerintahan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” kata Amsakar.
Amsakar menyoroti beberapa aspek yang perlu dikaji ulang, di antaranya kewenangan pengawasan terhadap 31 kawasan industri di Batam yang kini menjadi urusan pemerintah provinsi, serta pengelolaan pendidikan menengah atas yang juga berada di bawah kewenangan provinsi.
“Ini bukan soal tarik-menarik kewenangan, tapi bagaimana memastikan pelayanan publik berjalan optimal dengan koordinasi yang tepat,” tegasnya.
Selain berbicara mengenai substansi kebijakan, Amsakar juga mengapresiasi kepercayaan Kemenko Polhukam yang memilih Batam sebagai lokasi penyelenggaraan rakor zona barat. Ia menyebut, kegiatan berskala nasional seperti ini turut memberi dampak positif bagi sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta perekonomian lokal.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan ini. Selain menjadi ajang strategis bagi daerah menyampaikan aspirasi, kegiatan ini juga menggeliatkan sektor pariwisata dan ekonomi Batam,” ujarnya.
Melalui semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, rakor di Batam ini diharapkan dapat melahirkan arah baru penyelenggaraan pemerintahan yang lebih harmonis, efisien, dan berpihak pada masyarakat, sejalan dengan cita-cita desentralisasi yang berkeadilan.
Tinggalkan Balasan