Ulasfakta – Setelah menanti selama tiga bulan, guru honorer SMA di Kota Batam akhirnya mendapat kepastian mengenai gaji mereka yang tertunda. Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, memastikan bahwa pencairan akan dilakukan sebelum Idulfitri.
“Kami sudah membahasnya dan dipastikan gaji para guru honorer akan segera dibayarkan. Semoga sebelum Lebaran sudah masuk ke rekening masing-masing,” ujar Nyanyang di Batam, Rabu (19/3/2025).
Penyebab Keterlambatan dan Kepastian Pembayaran
Nyanyang menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji terjadi akibat penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran untuk gaji tidak mengalami pemangkasan.
“Memang ada efisiensi anggaran yang dilakukan, tapi yang dipangkas bukan gaji guru honorer. Pemotongan justru dilakukan pada anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremoni,” jelasnya.
Penundaan gaji selama tiga bulan ini sempat membuat para guru honorer kesulitan. Salah seorang guru berinisial RR mengungkapkan bahwa banyak rekannya terpaksa berhutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Biasanya gaji paling lambat cair tanggal 5 setiap bulan, tapi kali ini sudah tiga bulan belum ada kepastian. Banyak teman-teman yang punya tanggungan keluarga terpaksa meminjam uang,” ungkap RR.
Pemerintah daerah menargetkan pembayaran gaji rampung maksimal seminggu sebelum Idulfitri. Namun, hingga kini para guru honorer masih menunggu realisasi dari janji tersebut.
Petisi ASN Tolak Pemotongan THR
Di sisi lain, kebijakan pemotongan 25% Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri menuai penolakan. Ratusan ASN bahkan membuat petisi online di Change.org untuk menolak pemotongan tersebut.
Menanggapi petisi tersebut, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengaku belum mengetahui secara detail isu yang berkembang.
“Soal petisi, saya kurang tahu, mungkin ada pihak yang menghembuskannya. Tapi saat ini tidak ada masalah lagi, semuanya sudah cair sejak jam 4 kemarin,” katanya.
Menurut Nyanyang, saat ini Pemprov Kepri hanya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait mekanisme pemberian bingkisan sesama pegawai. Ia menegaskan bahwa berbagi dengan sesama pegawai bukanlah kewajiban, melainkan murni inisiatif pribadi.
“Kami tidak mengimbau atau melarang. Kalau ada yang ingin berbagi dalam bentuk parsel atau makanan, itu bagian dari tradisi kita sebagai orang Indonesia, khususnya masyarakat Melayu. Dulu kita berbagi rantang berisi rendang, lontong, dan makanan lainnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara, menyatakan bahwa pemotongan THR bertujuan untuk membantu pegawai honorer agar bisa merasakan kebahagiaan yang sama menjelang Lebaran. Namun, kebijakan ini memicu kritik dari ASN yang merasa hak mereka dipotong tanpa persetujuan.
