Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi, dengan fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Balairung Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (6/4/2026).

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam arahannya menegaskan posisi strategis Kepri sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di jalur perdagangan internasional.

“Kepri merupakan permata biru ekonomi di gerbang utara Indonesia yang memiliki potensi besar,” ujarnya.

Namun demikian, Ansar mengingatkan capaian tersebut harus diiringi dengan kerja nyata menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Kita harus terus berinovasi dan bekerja keras karena masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara bersama-sama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dinamika global yang turut memengaruhi daerah, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga ketegangan geopolitik dan perubahan iklim.

“Dinamika global memberikan dampak nyata bagi daerah seperti Kepri yang sangat bergantung pada konektivitas dan perdagangan,” jelasnya.

Sementara itu, Zulhidayat menegaskan kesiapan Pemko Tanjungpinang untuk mendukung dan menyelaraskan program pembangunan provinsi, terutama yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami siap mendukung dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi, khususnya yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah agar pembangunan berjalan efektif dan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan.

“Sinergi antara pemerintah kabupaten dan kota dengan provinsi menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Zulhidayat juga berharap Musrenbang ini mampu melahirkan perencanaan yang lebih adaptif dan terintegrasi dalam menjawab berbagai isu strategis daerah.

“Melalui forum ini, kita harapkan lahir perencanaan pembangunan yang mampu menjawab tantangan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis pembangunan tahun 2027 turut dibahas, di antaranya penguatan ekonomi maritim, pemerataan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga akan melanjutkan berbagai program prioritas seperti beasiswa pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, subsidi modal UMKM tanpa bunga, hingga pembangunan kawasan 3T, penyambungan listrik gratis bagi masyarakat pulau, serta pembangunan rumah layak huni guna mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.