Ulasfakta.co – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025), ia menegaskan pentingnya perbaikan struktur fiskal antarwilayah.
Berdasarkan laporan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2025, total anggaran daerah mencapai Rp3,91 triliun. Namun, kontribusi PAD hanya sebesar Rp1,7 triliun. Menanggapi hal itu, Rifqinizamy menyampaikan sindiran tajam kepada Ansar Ahmad.
“Pak Gubernur Ansar ini memang secara atribut sama dengan Gubernur DKI Jakarta Mas Pramono—sama-sama gubernur. Tapi kalau kita lihat kekuatan fiskalnya, jelas jauh berbeda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meski ketergantungan DKI Jakarta terhadap APBN hanya sekitar 29 persen, nilai nominalnya mencapai Rp26 triliun. Angka tersebut, menurutnya, setara dengan gabungan anggaran dari beberapa provinsi di luar Jawa.
Rifqinizamy menekankan perlunya penyusunan formula pendanaan yang lebih adil dan mencerminkan keberagaman potensi antarwilayah di Indonesia.
“Ke depan, kita perlu dorong lahirnya konsep ‘kedaulatan fiskal’ bagi provinsi yang PAD-nya sudah kuat. Supaya mereka bisa lebih mandiri dan pusat bisa fokus bantu daerah-daerah yang masih lemah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini hanya beberapa provinsi yang mampu menghasilkan PAD di atas 60 persen, seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Sementara sebagian besar daerah lainnya masih bergantung besar pada transfer dari APBN.
“Lebih dari 70 persen daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, PAD-nya masih di bawah 40 persen. Artinya, ketergantungan terhadap APBN sangat tinggi,” katanya.
Bahkan, kata Rifqinizamy, masih ada daerah yang PAD-nya tak mencapai 10 persen. Hal ini membuat permintaan tambahan dana dari pemerintah pusat terus meningkat tiap tahunnya.
Ia berharap melalui rapat kerja ini, pemerintah pusat dan daerah bisa menemukan solusi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
