Ulasfakta — Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyuarakan kegelisahannya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait tumpang tindih sejumlah regulasi menteri yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam.
“Batam seharusnya memiliki kekhususan dalam penerapan regulasi, mengingat statusnya sebagai kawasan FTZ yang sejak awal ditujukan untuk menjadi pusat investasi strategis nasional,” ungkap Li Claudia dalam pernyataan resminya, Kamis, 24 April 2025, seperti dikutip dari detikcom.
Menurutnya, berbagai aturan yang berlaku saat ini justru kerap bertabrakan dengan semangat FTZ, yang idealnya mempermudah arus investasi dan birokrasi.
Permen ATR Dinilai Hambat Proses Perizinan
Salah satu regulasi yang disorot adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2025 mengenai pelimpahan kewenangan hak atas tanah. Li Claudia menilai aturan ini memperumit proses yang sebelumnya dapat diselesaikan di tingkat lokal.
“Dulu cukup diurus di kantor pertanahan, kini harus menunggu tanda tangan langsung dari Menteri ATR/BPN. Ini jelas memperpanjang birokrasi dan bertentangan dengan semangat FTZ,” jelasnya.
Iklim Investasi Terhambat
Tak hanya soal pertanahan, Li Claudia yang juga menjabat Wakil Wali Kota Batam turut menyoroti mekanisme pengajuan dokumen lingkungan atau amdal yang dianggap terlalu rumit. Menurutnya, beban regulasi yang tidak proporsional justru menjauhkan Batam dari cita-cita sebagai magnet investasi.
“Batam tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Perlu pendekatan kebijakan yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai daerah strategis,” tegasnya.
Ia juga mengajak para menteri untuk menyelaraskan kebijakan dengan arah pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Sudah saatnya para menteri menyesuaikan langkah dengan visi Presiden. Saya percaya Pak Prabowo dapat mengambil keputusan strategis untuk Batam, dengan meninjau ulang kebijakan yang justru menghambat laju FTZ,” pungkasnya.
Li Claudia optimistis, dengan kebijakan yang tepat dan berpihak, Batam mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.
