Ulasfakta – Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kini tengah memulai pembahasan terkait pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini mengikuti inisiatif yang telah digulirkan oleh beberapa kabupaten/kota lain di Kepri pada tahun 2025.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa pembahasan ini sangat penting guna menyeimbangkan antara jumlah anak usia wajib belajar dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia.
“Diskusi ini dipimpin oleh Pak Yusfa dari Dinas Pendidikan bersama dinas terkait lainnya. Kami mendapatkan informasi dari BPMP bahwa Bintan dan Natuna sudah siap melaksanakan kebijakan Sekolah Rakyat,” kata Amsakar.
Ia menambahkan, “Batam juga ingin segera menerapkan kebijakan ini agar kesenjangan antara ketersediaan ruang belajar dan jumlah peserta didik bisa diatasi.”
Meski demikian, Pemkot Batam belum menetapkan lokasi pasti maupun ukuran lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah dalam program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Program Sekolah Rakyat berasrama ini sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Mei 2025. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga ekonomi rendah di seluruh Indonesia dan akan dimulai dengan pembangunan minimal 100 sekolah di berbagai daerah.
“Saya mendapatkan laporan dari Menteri Sosial yang baru saja kembali dari Jawa Tengah, bahwa dalam waktu dekat akan dibuka 100 sekolah berasrama untuk anak-anak dari kelompok ekonomi paling rendah, desil satu dan dua,” ujar Presiden, mengutip laman presidenri.go.id.
Presiden juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan secara adil bagi seluruh anak bangsa. Ia memuji kerja cepat Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam merancang pelaksanaan program ini yang akan dimulai pada Juli mendatang.
